Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat tata kelola administrasi dan pengelolaan gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Upaya ini dilakukan antara lain dengan mengutus Penata Layanan Operasional sekaligus operator gaji, Jumardi, mengikuti kegiatan Penguatan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Rekon Iuran PNS (ARIP) dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Senin (18/5/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Kasuari Lantai 1 Hotel Maleo Mamuju. Bimtek diselenggarakan sebagai tindak lanjut Surat BPJS Kesehatan Nomor 1388/IX-10/0526 tertanggal 12 Mei 2026 yang menekankan penguatan penggunaan aplikasi ARIP bagi pengelola gaji dan operator aplikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Bimtek bertujuan memberikan pemahaman mendalam sekaligus pendampingan teknis kepada pengelola gaji dalam penggunaan aplikasi ARIP, terutama untuk proses rekonsiliasi dan perhitungan iuran wajib PNS pada komponen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Tunjangan Profesi Guru (TPG), serta jasa medis. Melalui aplikasi ini, perhitungan dan pelaporan iuran JKN-KIS diharapkan lebih akurat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyatakan keikutsertaan Bapenda dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi layanan JKN-KIS sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
“Penguatan kapasitas operator gaji sangat penting agar pengelolaan iuran PNS dapat berjalan tepat, tertib administrasi, dan sesuai regulasi. Ini juga bagian dari upaya mendukung pelayanan dasar yang berkualitas bagi ASN,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan salah satu misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta menghadirkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.
Selain penguatan aspek administrasi penggajian, kegiatan ini juga menjadi sarana sinkronisasi data dan peningkatan koordinasi antara perangkat daerah dengan BPJS Kesehatan untuk mendukung keberlangsungan Program JKN-KIS di Sulawesi Barat.
Peserta kegiatan terdiri dari pengelola gaji dan operator aplikasi ARIP dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selama kegiatan, peserta mendapatkan materi teknis penggunaan aplikasi, simulasi perhitungan iuran, hingga pendampingan langsung terkait penginputan dan rekonsiliasi data.
