Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi Pelayanan Konsultasi Reserse sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penanganan perkara. Melalui layanan digital ini, masyarakat dapat berkonsultasi terkait proses penyidikan dengan akses yang lebih mudah, serta didorong berlangsung secara cepat, transparan, dan akuntabel.
Kehadiran aplikasi tersebut menjadi bagian dari modernisasi layanan kepolisian yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat komunikasi antara aparat dan masyarakat. Inovasi ini juga diarahkan untuk membangun kepercayaan publik melalui layanan yang lebih terbuka dan responsif.
Untuk menggunakan layanan, masyarakat dapat mengunduh aplikasi dengan melakukan pencarian di Google menggunakan kata kunci “Pengaduan Reserse” atau “Konsultasi Reserse”, lalu memilih tautan milik Pusiknas Polri. Setelah aplikasi terbuka, pengguna diminta mengisi data diri serta menyampaikan keluhan maupun harapan terkait perkara yang sedang dihadapi.
Aplikasi ini dirancang agar masyarakat dapat menyampaikan persoalan hukum secara lebih praktis tanpa harus datang langsung ke kantor kepolisian. Dengan mekanisme tersebut, akses layanan diharapkan semakin luas, termasuk bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat pelayanan kepolisian.
Dalam alur layanan, petugas piket Konsultasi Reserse akan menghubungi pemohon dan memfasilitasi pertemuan dengan penyidik melalui video conference. Pada sesi tersebut, penyidik memberikan penjelasan mengenai rencana tindak lanjut penanganan perkara, dengan pengawasan langsung dari petugas layanan.
Selain konsultasi, aplikasi yang sama juga menyediakan fitur untuk memantau perkembangan penanganan perkara. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi keluhan publik terkait lambatnya arus informasi dalam proses penyidikan sekaligus meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum.
Melalui Pelayanan Konsultasi Reserse, Bareskrim Polri menyatakan harapannya agar setiap pengaduan masyarakat dapat ditangani secara cepat, profesional, dan transparan. Kepolisian juga menilai layanan berbasis teknologi menjadi kebutuhan di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap efektivitas birokrasi dan keterbukaan informasi.
Komitmen menghadirkan layanan yang humanis dan modern disebut sebagai upaya Polri menyesuaikan diri dengan perkembangan era digital. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum dapat semakin terbuka serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor hukum.
