Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, memperketat sistem aplikasi presensi aparatur sipil negara (ASN) untuk mencegah kecurangan, termasuk manipulasi lokasi menggunakan aplikasi palsu atau fake GPS.

Kepala BKPSDM Kota Mataram Taufik Priyono mengatakan, upaya tersebut dilakukan untuk menjaga integritas presensi sekaligus mendeteksi potensi kecurangan. Tim teknis BKPSDM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Mataram secara rutin melakukan uji coba internal guna memetakan kelemahan sistem.

Menurut Taufik, uji coba dilakukan melalui simulasi presensi dengan radius yang lebih jauh, termasuk menelusuri informasi atau laporan mengenai kemungkinan presensi dapat dilakukan dari rumah. Jika ditemukan celah atau kelemahan, sistem aplikasi akan segera diperbarui oleh pihak Kominfo untuk menutup celah tersebut.

Ia menegaskan sistem yang saat ini digunakan telah memiliki kemampuan melacak dan mendeteksi penggunaan fake GPS. Meski demikian, BKPSDM menyebut hingga kini belum ditemukan kasus penggunaan aplikasi presensi yang dipalsukan atau fake app di lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

“Selama ini kami belum temukan masalah penggunaan aplikasi yang di-fake (dipalsukan). Kalaupun nanti ada, tetap akan ada tindakan dan prosesnya,” kata Taufik.

Terkait pengelolaan aplikasi presensi daring, Taufik menjelaskan seluruh pengembangan dan pengamanan sistem dilakukan secara mandiri oleh Dinas Kominfo tanpa melibatkan pihak ketiga. Karena itu, tidak ada alokasi anggaran khusus yang dikeluarkan untuk pengamanan sistem tersebut.

BKPSDM juga mengingatkan bahwa memanipulasi lokasi presensi merupakan bentuk penipuan yang termasuk pelanggaran indisipliner ASN. Taufik berharap praktik kecurangan presensi tidak terjadi, khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Mataram.