Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, meluncurkan aplikasi layanan digital SIJAWI Super App pada Selasa (19/05). Peluncuran ini disebut sebagai bagian dari transformasi digital untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien.
Kepala BPTU-HPT Padang Mengatas Farouk Mochtar mengatakan aplikasi tersebut diharapkan memudahkan akses layanan bagi masyarakat, pemangku kepentingan, dan pengguna layanan tanpa terbatas ruang dan waktu. Ia juga menekankan perlunya pengujian aplikasi kepada masyarakat agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat mempermudah pengguna.
Farouk menjelaskan, selama ini masyarakat yang memanfaatkan layanan BPTU-HPT Padang Mengatas datang langsung dan dibantu oleh tim yang disiapkan. Dengan hadirnya aplikasi, proses layanan diharapkan menjadi lebih praktis.
Adapun layanan yang selama ini diberikan BPTU-HPT Padang Mengatas meliputi penjualan bibit ternak unggul, penyediaan hijauan pakan ternak, jasa produksi, konsultasi teknis peternakan, informasi dan edukasi, serta fasilitasi kerja sama.
Dalam SIJAWI Super App, tersedia sejumlah menu layanan, antara lain Eduwisata, magang, penelitian, pembelian, reservasi dan sewa-sewa, serta bimbingan teknis (bimtek).
Pada kesempatan yang sama, BPTU-HPT Padang Mengatas juga menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Forum tersebut dilaksanakan secara tatap muka dan daring.
Sejumlah pihak hadir dalam kegiatan itu, di antaranya Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatra Barat, Balai Veteriner Bukittinggi, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota, Kepala BIB Tuah Sakato, unsur TNI dan Polri, Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, perguruan tinggi, sekolah, Camat Luak, Camat Lareh Sago Halaban, serta beberapa wali nagari.
Farouk mengatakan forum tersebut dibuka sebagai ruang dialog untuk menerima masukan, kritik, dan saran dari masyarakat serta pengguna layanan guna penyempurnaan pelayanan. Ia menambahkan peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri, sehingga sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak diperlukan untuk mewujudkan layanan yang semakin baik dan terpercaya.
Menurut Farouk, layanan publik yang diberikan saat ini sudah dimanfaatkan masyarakat, namun masih terdapat ruang perbaikan dan peningkatan. Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar Adel Wahidi menilai FKP penting dalam proses peningkatan pelayanan publik.
