Jakarta — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan komitmen untuk memperkuat kinerja organisasi melalui Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 dengan penekanan pada dampak nyata dari riset dan inovasi.
Kepala BRIN Arif Satria menyatakan bahwa kinerja riset dan inovasi tidak cukup dinilai dari pencapaian administratif semata. Menurut dia, yang utama adalah outcome yang jelas dan memberikan dampak bagi masyarakat, industri, serta negara.
“Yang paling penting adalah bagaimana inovasi BRIN dipakai oleh masyarakat dan industri. Kita harus bisa menunjukkan berapa inovasi yang benar-benar digunakan, apa dampaknya, dan apa nilai tambahnya bagi negara,” kata Arif dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Arif menekankan bahwa target kinerja BRIN ke depan harus terhubung langsung dengan hasil berupa teknologi, inovasi, dan rekomendasi kebijakan yang digunakan oleh para pemangku kepentingan. Ia juga mengingatkan setiap unit kerja agar memahami target kinerja secara utuh, tidak hanya dari sisi output, tetapi juga outcome dan dampaknya.
“Target teknologi, inovasi, dan kebijakan harus jelas arah pencapaiannya serta terukur pemanfaatannya,” ujarnya.
Selain itu, Arif menyebut kajian valuasi dampak perlu dilakukan secara sistematis oleh tim terkait. Langkah tersebut dinilai penting agar pada laporan akhir tahun 2026, kinerja BRIN dapat disajikan lebih komprehensif, terukur, dan kredibel di hadapan publik.
Ia juga menyoroti perlunya perubahan pendekatan dalam pelaporan kinerja riset dan inovasi. Menurut Arif, laporan BRIN ke depan diharapkan tidak lagi berfokus pada output seperti jumlah publikasi, mitra, atau angka administratif lainnya, melainkan menampilkan hasil dan dampak nyata dari riset dan inovasi.
“Ke depan, laporan BRIN bukan lagi laporan output, tetapi outcome. Kita tidak lagi hanya menyebutkan jumlah publikasi dan mitra, atau angka-angka administratif lainnya, tetapi menunjukkan apa hasil dan dampak dari riset dan inovasi tersebut,” tutur Arif.
