TAKALAR — Pemerintah Kabupaten Takalar menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan daerah melalui penguatan layanan publik, pengelolaan lingkungan, pengembangan UMKM, serta pembukaan ruang investasi yang kolaboratif.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye dalam wawancara bersama Pelakita.ID di Kantor Bupati Takalar, Kamis, 21 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, ia didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Takalar, Nurikhsan Nurdin. Sejumlah isu dibahas, mulai dari persoalan sampah hingga pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Daeng Manye menyampaikan apresiasi atas peran media dalam menyampaikan berbagai capaian dan realisasi program pembangunan kepada masyarakat. Ia menilai kolaborasi antara media, Pemkab Takalar, dan organisasi masyarakat sipil selama ini berjalan baik sehingga publik dapat mengetahui sejumlah perkembangan di daerah.

Meski demikian, ia mengakui masih banyak peluang yang perlu dioptimalkan agar pembangunan berjalan lebih cepat sesuai visi-misi daerah yang telah disepakati bersama DPRD dan tertuang dalam RPJMD. Menurutnya, pembangunan merupakan proses panjang yang membutuhkan tahapan, kerja keras, serta kolaborasi berbagai pihak.

Pengelolaan sampah dan kesadaran lingkungan

Menanggapi sorotan tentang pengelolaan sampah di kawasan perkotaan, desa pesisir, hingga pulau-pulau kecil, Daeng Manye menyebut Pemkab Takalar saat ini memiliki sembilan armada truk pengangkut sampah, termasuk kendaraan roda tiga, serta didukung ratusan petugas kebersihan. Namun, kebutuhan layanan dinilai terus meningkat dari tahun ke tahun.

Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk penambahan armada. Daeng Manye mengatakan Gubernur Sulsel memahami posisi strategis Takalar sebagai daerah penyangga Kota Makassar yang pertumbuhannya pesat, sehingga membutuhkan dukungan sarana-prasarana, termasuk sistem pengelolaan sampah.

Ia juga menyoroti meningkatnya kesadaran masyarakat pesisir, khususnya di kawasan Galesong yang berbatasan langsung dengan Makassar, terkait pentingnya sanitasi dan kebersihan. “Masyarakat sekarang tidak ingin lagi melihat sampah memenuhi kawasan kuliner dan pesisir. Kalau lingkungan kotor, pengunjung akan kehilangan selera dan itu berdampak pada ekonomi masyarakat,” kata Daeng Manye.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya menjaga Pulau Sanrobengi sebagai destinasi wisata unggulan yang diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir.

Penguatan UMKM pesisir dan pemanfaatan platform digital

Soal pemberdayaan UMKM di wilayah pesisir dan pulau, Daeng Manye menyatakan penguatan akan terus dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, serta pemanfaatan platform digital agar pasar dan konsumen dapat terhubung lebih mudah. Ia juga menyebut pemerintah daerah akan melanjutkan pelatihan tambahan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

Dalam wawancara tersebut, Daeng Manye turut menyampaikan rencana penyiapan aplikasi Takalar One Click yang ditujukan untuk memudahkan berbagai urusan, mulai dari kependudukan hingga pengurusan UMKM. Menurutnya, platform itu juga dapat digunakan oleh pihak yang berminat berinvestasi, baik dari skala UMKM maupun skala besar.

Pesisir, investasi, dan rencana Marine Station Tanakeke

Daeng Manye menilai kawasan seperti Galesong akan terus berkembang, sehingga pemerintah desa dan kelurahan perlu beradaptasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mampu berdampingan dengan investasi. Ia menyebut bukan hanya Galesong, tetapi juga kawasan lain yang kaya sumber daya seperti Mangarabombang hingga Tanakeke memerlukan kehadiran pemerintah desa dalam melayani masyarakat dan mendukung pertumbuhan kawasan.

Khusus Kepulauan Tanakeke, ia mengatakan Pemkab Takalar telah menghadirkan layanan teknologi komunikasi yang setara dengan wilayah daratan utama, termasuk akses internet gratis. Tantangan berikutnya, menurutnya, adalah pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak.

Daeng Manye juga menyatakan dukungan terhadap gagasan pendirian Marine Station atau stasiun kelautan di Tanakeke yang berfokus pada pengelolaan perikanan berkelanjutan dan konservasi mangrove. Ia menyebut terdapat komitmen bersama antara Forkopimda Takalar, Angkatan Laut, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk menjaga Tanakeke.

Sosialisasi PSN Laikang dan pendekatan “jemput bola”

Menanggapi kebutuhan investasi yang kolaboratif, Daeng Manye mengatakan proyek strategis nasional (PSN) di Laikang membutuhkan sosialisasi dan pelibatan banyak pihak agar masyarakat memahami makna pembangunan kawasan. Ia menegaskan pembangunan harus berpijak pada aturan dan tidak boleh merugikan masyarakat, sehingga diperlukan ruang dialog untuk mencari jalan terbaik bagi kepentingan bersama.

Dalam konteks keterbatasan anggaran nasional dan daerah serta ketidakpastian global akibat perang Iran–Amerika, Daeng Manye menjelaskan Pemkab Takalar kini aktif melakukan pendekatan langsung kepada calon investor. Ia menyebut pemerintah daerah “jemput bola” dengan melakukan pertemuan bersama agen dan investor dari China sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya di China dan pembahasan lanjutan di Jakarta.

Menurutnya, Takalar memiliki potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari jagung, rumput laut, hingga sektor perikanan. Ia juga menekankan PPI Beba perlu menjadi pusat aktivitas usaha yang membuka peluang bagi banyak pihak, dengan memastikan adanya aturan, kriteria, dan kerja sama yang saling menguntungkan.

Di akhir wawancara, Daeng Manye menyatakan pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi bagi investor, lembaga, media, hingga jaringan donor yang ingin terlibat dalam pembangunan Takalar demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.