Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mempercepat upaya eliminasi malaria dengan target bebas malaria pada 2030. Dalam rangka memperingati Hari Malaria Sedunia, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Mimika menggelar pemeriksaan darah secara massal dari rumah ke rumah (door-to-door).
Kepala Bidang P2P Dinkes Mimika, Linus Dumatubun, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari target daerah untuk menuntaskan 2.076.000 tes malaria hingga tahun 2026. Ia menyebut rangkaian kegiatan sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu, dengan puncak gerakan serentak dilakukan pada Kamis dan Jumat.
Dalam pelaksanaan di Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Dinkes Mimika menurunkan 20 tim. Dinkes juga melibatkan mahasiswa dari berbagai program studi kesehatan, seperti keperawatan, kebidanan, dan kesehatan lingkungan, untuk memperkuat personel lapangan. Tim kesehatan lingkungan mendapat tugas khusus memetakan serta mengendalikan faktor risiko, terutama genangan air di area permukiman.
Distrik Wania dipilih sebagai titik awal karena tercatat memiliki angka kasus malaria tertinggi di Kabupaten Mimika, disusul Distrik Mimika Baru. Linus menjelaskan, pemeriksaan di Kamoro Jaya menyasar 22.663 jiwa. Hasil evaluasi pelaksanaan akan menjadi acuan untuk memperluas cakupan ke kelurahan lain, seperti Wonosari Jaya dan Inaughe.
Selain pemeriksaan malaria, kegiatan tersebut juga mengintegrasikan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Warga yang mengikuti pemeriksaan mendapatkan layanan tambahan, antara lain pengecekan gula darah, eritrosit, hepatitis, dan asam urat.
Dinkes Mimika menyebut kegiatan ini didukung pembiayaan dari belasan mitra swasta. Linus menyampaikan terdapat sekitar 15 atau 16 perusahaan yang terlibat, di antaranya PT Freeport Indonesia, Bank Papua, Bank BRI, Petrosea, dan Perdaki.
Menanggapi keluhan masyarakat terkait lonjakan pasien malaria di IGD RSUD Mimika pada sore dan malam hari saat puskesmas telah tutup, Dinkes Mimika menyiapkan skema layanan melalui klinik swasta. Linus mengatakan logistik obat malaria telah didistribusikan ke sekitar 10 klinik swasta di area dalam kota, sehingga warga yang bergejala pada sore atau malam hari dapat memeriksakan diri ke klinik yang ditunjuk tanpa harus mengantre di rumah sakit.
Menurut Linus, obat malaria di klinik yang bekerja sama disediakan pemerintah dan diberikan secara gratis tanpa peningkatan biaya. Dinkes juga menyiapkan spanduk penanda di klinik-klinik tersebut agar masyarakat mudah mengenali lokasi layanan. Ia menambahkan, stok logistik seperti alat tes cepat (RDT) dan obat-obatan dinilai mencukupi untuk mendukung target hingga 2 juta tes.
Linus menyebut tantangan terbesar di Mimika adalah kasus Malaria Tersiana yang kerap kambuh akibat pasien tidak tertib mengonsumsi obat. Untuk mengatasi persoalan itu, Dinkes Mimika merancang inovasi berupa aplikasi digital pengawasan minum obat. Melalui sistem tersebut, pasien yang didiagnosis di puskesmas akan dipantau kader kesehatan di lapangan, termasuk pelaporan kepatuhan minum obat, distribusi logistik, hingga pemantauan masa kedaluwarsa obat secara real-time.
Meski demikian, Linus menegaskan eliminasi malaria tidak akan tercapai tanpa pembenahan infrastruktur lingkungan. Ia menilai pengawasan minum obat dan pengendalian faktor lingkungan menjadi dua kunci utama, serta membutuhkan komitmen lintas perangkat daerah, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup, untuk membenahi parit dan saluran air yang tersumbat.
