Dinas Sosial Kota Banda Aceh menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemantapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) bagi fasilitator Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) se-Kota Banda Aceh Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada minggu kedua Mei 2026.
Bimtek dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dra. Sukmawati, M.AP, pada Senin (4/5/2026). Dalam arahannya, Sukmawati menekankan bahwa SIKS-NG menjadi instrumen penting untuk mewujudkan data kesejahteraan sosial yang valid.
“Fasilitator SLRT adalah garda terdepan di lapangan. Penguasaan aplikasi ini wajib, agar verifikasi dan validasi DTSEN serta pengusulan bantuan sosial berjalan cepat, tepat, dan akuntabel,” kata Sukmawati.
Pelaksanaan Bimtek dijadwalkan selama tiga hari dengan pembagian peserta berdasarkan kecamatan. Pada hari pertama, Senin (4/5/2026), kegiatan diikuti fasilitator dari Kecamatan Meuraxa, Kuta Alam, dan Kutaraja. Hari kedua, Selasa (5/5/2026), diikuti Kecamatan Ulee Kareng, Banda Raya, dan Baiturrahman. Sementara hari ketiga, Rabu (6/5/2026), diikuti Kecamatan Jaya Baru, Lueng Bata, dan Syiah Kuala.
Materi yang diberikan mencakup pembaruan fitur SIKS-NG 2026, teknis verifikasi dan validasi DTSEN, mekanisme pengusulan dan penonaktifan penerima bantuan, penanganan data anomali, serta integrasi SIKS-NG dengan sistem layanan dan rujukan di tingkat kecamatan.
Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan praktik langsung penggunaan aplikasi dan simulasi penanganan pengaduan masyarakat terkait data bantuan sosial. Langkah ini dilakukan untuk memastikan fasilitator mampu melakukan pemutakhiran data secara mandiri dan real-time sesuai standar Kementerian Sosial RI.
Melalui Bimtek tersebut, Dinas Sosial Kota Banda Aceh menargetkan kompetensi teknis fasilitator SLRT dapat merata, sehingga penyaluran program bantuan sosial tahun 2026 berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran di seluruh wilayah kota.
“Saya harap dengan adanya kegiatan Bimtek ini dapat meningkatkan penahanan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sukmawati.
