Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan BUMDesa Berbasis Aplikasi sebagai upaya memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) agar lebih profesional dan akuntabel.
Kegiatan berlangsung selama dua hari di De Baghraf Hotel Sumenep, pada 12–13 Maret 2025. Peserta terdiri dari person in charge (PIC) BUMDesa, pendamping desa, serta perwakilan pengurus BUMDesa dari 27 kecamatan di Kabupaten Sumenep.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DPMD Kabupaten Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, melalui Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Desa (PUEKD) Fadholi, menyampaikan bahwa bimtek bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola sekaligus memperkuat kelembagaan BUMDesa di daerah.
Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan penguatan kompetensi terkait pelaporan keuangan berbasis aplikasi. Aplikasi yang digunakan meliputi aplikasi BUMDesa yang dikembangkan oleh PKN STAN serta aplikasi Forsa BUMDesa.
Fadholi mengatakan, penggunaan aplikasi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mendorong BUMDesa menjadi lembaga perekonomian desa yang dikelola secara profesional. Ia menambahkan, aplikasi bersifat offline dan hanya dapat diakses oleh pengelola keuangan BUMDesa. Meski demikian, laporan keuangan tetap dapat dibuka kepada publik melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) sebagai bentuk transparansi.
Setelah pelatihan, DPMD Sumenep berencana melakukan pendampingan berkelanjutan kepada pengelola BUMDesa. Perkembangan pengelolaan tersebut juga akan dilaporkan secara berkala kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Karena peserta yang hadir merupakan perwakilan, DPMD Sumenep juga menyiapkan mekanisme pengimbasan di tingkat kecamatan melalui forum “Tadarus Kecamatan” yang akan dibentuk setelah kegiatan berlangsung.
Sementara itu, Tenaga Ahli Klinik BUMDesa DPMD Provinsi Jawa Timur, Novi Hendra Wiraman, menyampaikan bahwa aplikasi yang digunakan dalam pelatihan telah distandardisasi oleh Kementerian Desa. Ia menegaskan pendampingan tidak berhenti pada pelaksanaan bimtek, melainkan akan berlanjut melalui pelatihan dan diskusi secara daring maupun luring.
