Layanan Internet Rakyat (Ira) mulai merambah wilayah Kabupaten Sragen dalam sekitar 1,5 bulan terakhir. Kehadiran layanan internet nirkabel berkecepatan tinggi ini menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) Penataan, Pengendalian, Pembangunan, dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen yang tengah membahas rancangan peraturan daerah (raperda) terkait infrastruktur telekomunikasi.
Internet Rakyat menawarkan akses internet hingga 100 Mbps dengan teknologi 5G tanpa menggunakan jaringan kabel. Karakter layanan yang mengandalkan menara base transceiver station (BTS) ini dinilai menghadirkan tantangan baru bagi pembahasan raperda yang selama ini banyak menyoroti persoalan penataan kabel internet yang semrawut dan aspek estetika kota.
Ketua Pansus III DPRD Sragen, Fathurrohman, mengatakan pihaknya telah mengundang penyedia layanan Internet Rakyat untuk berdiskusi mengenai perkembangan layanan internet rumahan di Sragen.
“Keberadaan Internet Rakyat ini menjadi problem bagi pembahasan Raperda di Pansus. Kami berorientasi untuk pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini, Raperda berbicara terkait dengan estetika kota karena banyak kabel Internet yang semrawut. Sekarang muncul fenomena layanan Internet nirkabel seperti Internet Rakyat,” ujar Fathur.
Menurut Fathur, karena layanan nirkabel tidak membutuhkan kabel seperti internet konvensional, skema pengaturan yang tengah disusun DPRD Sragen belum secara spesifik memasukkan model layanan seperti Internet Rakyat.
Meski demikian, ia menegaskan pansus akan memperlakukan seluruh penyedia layanan internet secara setara, baik yang menggunakan jaringan kabel maupun nirkabel. DPRD Sragen juga mulai mencari skema agar layanan internet tetap dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah tanpa bertentangan dengan regulasi di tingkat yang lebih tinggi.
“Selama ini, Pansus terkonsentrasi dengan estetika kota sehingga fokus pada penataan kabel Internet yang bisa berkontribusi terhadap PAD. Kami harus berpikir bagaimana layanan kabel dan nirkabel tetap bisa menambah PAD Sragen. Kami akan membuat skema agar tidak bertentangan dengan regulasi di atas. Skemanya bisa retribusi atau mungkin pajak. Nanti kami akan duduk bersama untuk meminta masukan mereka,” kata Fathur.
Sementara itu, Pemilik Diler Cita Bersatu Sragen-Boyolali, Bayu Surya Pranata, menyebut Internet Rakyat saat ini telah memiliki 11 BTS aktif di Sragen. Ia menjelaskan layanan tersebut mulai masuk ke Sragen sejak pertengahan Maret 2025.
Menurut Bayu, setiap BTS mampu melayani area dengan radius sekitar 500 meter dengan kapasitas maksimal 500 pelanggan atau rumah dalam satu titik layanan. Ia menambahkan pemasangan layanan tersebut gratis, dengan biaya berlangganan Rp100.000 per bulan.
“Pemasangannya gratis. Kapasitas akses bisa sampai 100 Mbps dan biayanya Rp100.000 per bulan. Kalau dirata-rata antara 70-75 Mbps, tergantung jarak dengan BTS. Untuk risiko gangguan pasti ada, terutama berkaitan dengan jaringan listrik yang mati. Kalau listrik mati maka otomatis listrik di BTS juga mati dan jaringan Internet juga mati,” jelasnya.
Pembahasan raperda dan skema kontribusi PAD dari layanan internet nirkabel ini direncanakan akan dilanjutkan melalui pertemuan dengan para penyedia layanan untuk menampung masukan serta merumuskan aturan yang sesuai.
