Iran dilaporkan tengah mengincar kabel internet bawah laut di Selat Hormuz sebagai salah satu instrumen daya tawar terbaru dalam konfrontasi dengan Amerika Serikat (AS). Rencana ini mencuat setelah media yang terkait dengan Pemerintah Iran dan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) mempublikasikan gagasan Teheran untuk mengambil pendapatan dari kabel-kabel bawah laut yang melintas di perairan sempit tersebut.
Dalam rencana itu, Iran disebut berniat mengenakan biaya kepada perusahaan teknologi besar seperti Google, Microsoft, Meta, dan Amazon yang menggunakan kabel bawah laut di kawasan Hormuz. Teheran juga disebut ingin memperoleh hak perbaikan dan pemeliharaan kabel bawah laut di Selat Hormuz secara eksklusif.
“Kami akan mengenakan biaya pada kabel internet,” tulis juru bicara militer Iran Ebrahim Zolfaghari melalui akun X miliknya pada 9 Mei.
Tak lama setelah rencana itu diumumkan, media yang berafiliasi dengan Pemerintah Iran juga merilis pernyataan bernada peringatan mengenai potensi kerusakan pada kabel internet bawah laut di Selat Hormuz. Namun, belum jelas bagaimana Teheran dapat memaksa perusahaan-perusahaan teknologi tersebut untuk mematuhi rencana itu, mengingat perusahaan-perusahaan AS dilarang oleh hukum AS melakukan pembayaran ke Iran karena sanksi yang diberlakukan.
Legitimasi hukum dari rencana tersebut juga dipertanyakan. Media Iran menggambarkan kebijakan itu selaras dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), tetapi interpretasi Iran atas ketentuan tersebut disebut masih diperdebatkan.
Iran dikabarkan ingin menerapkan aturan terhadap kabel bawah laut seperti yang dilakukan Mesir di Terusan Suez. Namun, Selat Hormuz merupakan jalur alami, berbeda dengan Terusan Suez yang merupakan kanal buatan. Perbedaan ini dinilai dapat memengaruhi penafsiran hukum internasional yang mengatur keduanya.
Terlepas dari perdebatan soal cara penerapan dan dasar hukumnya, Selat Hormuz memiliki arti strategis karena menjadi salah satu jalur penting bagi lalu lintas data global. Kabel bawah laut di kawasan ini menghubungkan Eropa, Asia, Teluk Persia, dan sebagian Afrika. Infrastruktur kabel bawah laut sendiri selama ini menjadi tulang punggung konektivitas internet dunia untuk menyalurkan data digital lintas negara.
Jika kabel-kabel tersebut terganggu atau rusak, dampaknya dapat meluas. Selain menurunkan kecepatan internet, gangguan juga berpotensi memengaruhi sistem perbankan hingga komunikasi militer. Dalam skenario sabotase di perairan Hormuz, negara-negara Teluk disebut dapat mengalami gangguan internet serius yang berisiko menimbulkan kerugian pada sektor perdagangan minyak dan gas serta perbankan.
Dampak berpotensi meluas ke luar kawasan Teluk. India disebut bisa terdampak besar karena industri outsourcing yang bergantung pada konektivitas internet berisiko mengalami kerugian hingga miliaran dolar bila terjadi gangguan. Pusat data Asia, termasuk di Singapura, juga dinilai berpotensi terdampak mengingat Selat Hormuz terhubung dengan cable landing station (CLS) di kawasan tersebut.
Selain itu, layanan perbankan dan keuangan lintas benua antara Eropa dan Asia berpotensi mengalami masalah jika terjadi sabotase. Sebagian Afrika Timur juga disebut dapat mengalami pemadaman internet yang luas apabila kabel-kabel di jalur ini terganggu.
Peneliti senior Habtoor Research Center di Uni Emirat Arab, Mostafa Ahmed, menyatakan risiko semacam ini sebenarnya telah lama diidentifikasi oleh operator kabel bawah laut antarbenua. Menurutnya, operator internasional berupaya menghindari perairan Iran dan memfokuskan penggunaan perairan Oman.
Namun, Direktur Penelitian TeleGeography Alan Mauldin menyebut setidaknya ada dua kabel yang saat ini dipasang di Selat Hormuz, yakni Falcon dan Gulf Bridge International. Mostafa Ahmed menilai persoalan menjadi lebih rumit karena Iran memiliki kemampuan untuk menimbulkan ancaman terhadap kabel bawah laut di kawasan tersebut. Ia menyebut IRGC memiliki penyelam tempur, kapal selam kecil, dan drone bawah air yang dapat meningkatkan risiko terhadap keamanan infrastruktur di bawah laut.
Dengan posisi Selat Hormuz sebagai simpul penting lalu lintas data, rencana Iran untuk mengenakan biaya dan menguasai hak pemeliharaan kabel bawah laut memunculkan kekhawatiran baru terkait stabilitas layanan internet dan sistem keuangan global. Sementara itu, pertanyaan mengenai dasar hukum serta mekanisme penerapannya masih menjadi sorotan.
