Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menyatakan akan memperketat pengawasan jalur komunikasi global di Selat Hormuz dengan rencana memberlakukan sistem izin bagi kabel serat optik bawah laut yang melintasi perairan tersebut. Kebijakan ini berpotensi mengubah tata kelola infrastruktur digital di salah satu jalur maritim paling strategis di dunia.
Melalui skema perizinan, Teheran disebut berpeluang memungut biaya operasional dari konsorsium internasional pengelola kabel. Iran juga dikabarkan berambisi menawarkan layanan pemeliharaan, sekaligus mewajibkan perusahaan teknologi besar mematuhi regulasi lokal.
Perusahaan global seperti Google, Meta, Microsoft, dan Amazon diperkirakan akan terdampak langsung jika kebijakan tersebut diterapkan. Wacana ini memicu diskusi mengenai ketahanan infrastruktur internet, mengingat Selat Hormuz menjadi salah satu titik penting bagi konektivitas data lintas kawasan.
Sejumlah kabel utama yang beroperasi di kawasan Selat Hormuz antara lain AAE-1 (Asia-Africa-Europe) yang menghubungkan berbagai titik dari Hong Kong hingga Eropa seperti Italia dan Perancis, kabel FALCON yang menghubungkan negara-negara Teluk termasuk Iran dengan India, serta Gulf Bridge yang menghubungkan kawasan Teluk menuju Afrika timur hingga Mesir.
Direktur Riset TeleGeography, Alan Mauldin, menjelaskan bahwa data yang melintas melalui kabel bawah laut mencakup beragam trafik komunikasi modern, mulai dari media sosial dan email hingga transaksi keuangan yang sensitif. Karena itu, perubahan aturan atau gangguan pada jalur ini dinilai berimplikasi luas.
Meski demikian, dampak gangguan data global disebut masih dapat diminimalkan. Mauldin menilai aliran data utama antara Asia dan Eropa melalui AAE-1 tidak sepenuhnya melewati cabang di wilayah Teluk. Selain itu, banyak negara di kawasan Teluk telah memiliki opsi konektivitas cadangan yang beragam.
Namun, Mauldin memperingatkan jaringan darat kemungkinan tidak akan mampu menampung beban trafik apabila seluruh kabel bawah laut di Teluk terputus secara bersamaan. Dalam skenario seperti itu, ketergantungan pada jalur alternatif dapat menjadi titik lemah baru.
Qatar disebut sebagai salah satu negara yang paling rentan, mengingat posisinya sebagai tuan rumah terminal Teluk untuk AAE-1. Gangguan kecil pada jalur tersebut dinilai dapat berpengaruh signifikan terhadap stabilitas jaringan di negara itu.
Risiko keamanan juga menjadi sorotan karena Selat Hormuz memiliki perairan yang relatif dangkal. Mantan perwira angkatan laut Perancis, Eric Lavault, menyebut kondisi ini membuat wilayah tersebut rentan terhadap sabotase atau gangguan teknis, baik menggunakan sistem berawak maupun drone.
Lavault turut menilai pasukan internasional, termasuk Amerika Serikat, menghadapi tantangan besar dalam mengamankan area tersebut. Dengan garis pantai yang panjang, Iran dinilai memiliki posisi strategis untuk meluncurkan berbagai operasi militer atau teknis di sepanjang selat.
Dalam konteks ini, kekuatan militer Iran di kawasan dipandang sebagai faktor yang sulit dibendung oleh pihak asing. Kendali atas infrastruktur bawah laut pun menjadi isu kedaulatan sekaligus alat tawar politik yang kuat bagi Teheran, terutama ketika konektivitas digital kian vital bagi aktivitas ekonomi dan komunikasi global.
