Kementerian Kehakiman menggelar pertemuan dengan sejumlah perusahaan teknologi untuk membahas penerapan kecerdasan buatan (AI) sebagai “asisten virtual” dalam peninjauan komprehensif sistem dokumen hukum. Dalam pertemuan itu, para pihak mengangkat isu-isu kunci terkait data, teknologi, metode peninjauan, hingga mekanisme koordinasi sebagai persiapan “inventarisasi” hukum berskala besar di seluruh negeri.
Para peserta menegaskan pembagian peran: unit khusus di Kementerian Kehakiman bertanggung jawab atas isi dan aspek profesional dokumen hukum, sementara perusahaan teknologi seperti CMC, BKAV, dan LEXcentra menyediakan infrastruktur, algoritma, serta solusi AI.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah kualitas data masukan. Para delegasi menilai AI hanya dapat menghasilkan keluaran yang akurat apabila didukung data yang akurat, lengkap, dan mutakhir. Karena itu, platform AI untuk peninjauan dokumen diusulkan terintegrasi langsung dengan Basis Data Nasional Dokumen Hukum.
Meski demikian, para pihak sepakat AI hanya berperan sebagai alat pendukung dan tidak dapat menggantikan manusia dalam proses peninjauan. Teknologi dinilai dapat membantu mengurangi pekerjaan berulang, tetapi kesimpulan akhir serta tanggung jawab hukum tetap berada pada para ahli dan lembaga berwenang.
Isu lain yang menonjol adalah keterampilan merumuskan perintah atau prompt. Efektivitas pemanfaatan AI dinilai sangat bergantung pada cara pertanyaan disusun. Karena itu, para profesional hukum tidak hanya dituntut memahami substansi regulasi, tetapi juga mampu “memberi perintah” kepada AI agar sistem dapat mendeteksi tumpang tindih dan konflik antar peraturan, mulai dari undang-undang, dekrit, hingga surat edaran.
Sejumlah pihak juga mengusulkan metode “AI yang diperiksa oleh AI” untuk meningkatkan keandalan hasil tinjauan. Skemanya dapat berupa penggunaan satu platform untuk peninjauan awal, lalu platform lain untuk pemeriksaan silang dan perbandingan guna meningkatkan objektivitas.
Dari sisi pengembang, perwakilan CMC menyatakan platformnya telah memperbarui lebih dari 650.000 dokumen hukum dan sedang menjalani uji coba gratis. Perusahaan menyebut sistem tersebut mampu mengekstrak dan meninjau dokumen sesuai kriteria profesional yang ditetapkan Kementerian Kehakiman.
Sementara itu, BKAV dan LEXcentra menyampaikan bahwa kekuatan mereka berada pada antarmuka dan pengalaman pengguna. Platform yang sebelumnya berfokus pada klien korporat dan pengacara disebut telah dioptimalkan dengan algoritma untuk melayani kebutuhan peninjauan dokumen di lembaga pemerintah.
Perusahaan teknologi juga menyatakan telah menginvestasikan sumber daya signifikan untuk pengembangan AI di bidang hukum. Beberapa di antaranya menerapkan model hibrida, menggabungkan teknologi OpenAI dengan model bahasa skala besar yang dikembangkan sendiri, dengan tujuan memperkuat keamanan serta kemampuan pemrosesan bahasa yang memuat terminologi hukum Vietnam.
Dalam pertemuan itu, perusahaan-perusahaan juga menyatakan kesediaan menyediakan layanan secara gratis selama periode puncak peninjauan komprehensif untuk mendukung pemerintah dan kementerian dalam pelaksanaan tugas.
Menutup pertemuan, Menteri Kehakiman Hoang Thanh Tung menekankan bahwa agenda ini bukan peninjauan rutin, melainkan “inventarisasi” menyeluruh atas sistem hukum dengan cakupan sangat luas, termasuk dokumen di tingkat pusat dan daerah.
Menteri juga meminta agar dampak restrukturisasi dan penyederhanaan aparatur administrasi menjadi perhatian. Setelah sejumlah kementerian dan lembaga digabungkan atau fungsinya diubah, serta penghapusan tingkat distrik, masih banyak dokumen yang dikeluarkan oleh kementerian, lembaga, dan tingkat distrik yang tetap berlaku. AI diharapkan membantu mengidentifikasi dokumen yang tidak lagi sesuai dengan model organisasi baru, sekaligus menemukan tumpang tindih atau celah hukum terkait kewenangan.
Menurut Menteri, tujuan terpenting penerapan AI ini adalah menemukan “hambatan” kelembagaan, yakni peraturan yang saling bertentangan dan tumpang tindih sehingga menghambat investasi, produksi, bisnis, dan pembangunan sosial-ekonomi. Ia menilai tuntutan tersebut tidak mudah karena AI diharapkan tidak hanya mencocokkan kata, melainkan juga memiliki kemampuan analitis.
Terkait platform AI, Menteri meminta agar sistem memastikan pembaruan status validitas dokumen secara berkelanjutan, memiliki antarmuka yang ramah pengguna, dan menyediakan mekanisme umpan balik agar pengguna dapat memberi masukan untuk membantu penyempurnaan algoritma selama pengoperasian.
Menteri menginstruksikan Departemen Peninjauan dan Penegakan Dokumen Hukum serta Departemen Teknologi Informasi untuk berkoordinasi dengan pelaku usaha guna segera menyelesaikan pedoman profesional. Ia juga meminta agar tiga platform tersebut diunggah ke Portal Hukum Nasional sehingga dapat dimanfaatkan oleh kementerian, sektor, dan daerah.
Hoang Thanh Tung menegaskan keluaran AI bersifat saran dan dukungan awal. Lembaga berwenang tetap harus melakukan evaluasi ulang dan menarik kesimpulan final sesuai kewenangannya. Ia juga menyatakan harapannya agar penerapan AI dalam peninjauan dokumen tidak hanya mendukung inventarisasi saat ini, tetapi secara bertahap menjadi alat kerja rutin bagi pejabat hukum pada masa mendatang.
