Pemerintah mendorong platform digital global agar lebih terbuka mengenai sistem pengawasan konten yang mereka terapkan di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menilai transparansi dibutuhkan agar penanganan konten negatif di ruang digital dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemerintah tidak ingin hanya menerima laporan sepihak dari platform digital tanpa mengetahui sejauh mana kapasitas pengawasan yang dimiliki di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Menurut Meutya, sejumlah platform digital hingga kini belum mampu menjelaskan secara rinci jumlah moderator konten maupun sistem pengawasan yang digunakan untuk menangani berbagai pelanggaran digital di Indonesia. “Kita meminta transparansi terkait sumber daya pengawasan mereka,” ujar Meutya.
Ia mencontohkan masih minimnya penjelasan dari platform besar mengenai jumlah tenaga pengawas yang secara khusus menangani konten di Indonesia, padahal Indonesia disebut sebagai salah satu pasar digital terbesar di dunia.
Kemkomdigi mencatat tingkat kepatuhan platform terhadap permintaan moderasi konten dari pemerintah saat ini baru berada di kisaran 20 persen. Kondisi tersebut berarti masih banyak permintaan penanganan konten bermasalah yang belum segera ditindaklanjuti.
Situasi itu dinilai berdampak pada maraknya penyebaran konten negatif, seperti judi online, pornografi berbasis kecerdasan buatan atau deepfake, penipuan digital, hingga hoaks kesehatan yang terus muncul di ruang digital.
Karena itu, pemerintah mulai mempertimbangkan aturan tambahan agar platform global memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat koordinasi ketika terjadi pelanggaran atau penyebaran konten berbahaya yang membutuhkan penanganan cepat.
Selain memperkuat regulasi, Komdigi juga terus melakukan patroli siber bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menekan penyebaran disinformasi, perjudian online, radikalisme digital, serta ancaman lain yang berpotensi merugikan masyarakat, khususnya anak-anak dan pengguna internet di Indonesia.
