Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon melakukan evaluasi langsung terhadap pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) serta penerapan aplikasi Srikandi saat kunjungan kerja ke Kecamatan Tengah Tani, belum lama ini.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pelayanan publik di tingkat kecamatan berjalan optimal. Selain itu, Komisi I juga mendorong percepatan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam pertemuan bersama jajaran Kecamatan Tengah Tani, Komisi I membahas sejumlah aspek pelayanan adminduk, mulai dari efektivitas proses pelayanan kepada masyarakat, kendala teknis di lapangan, hingga kesiapan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk mendukung implementasi aplikasi Srikandi sebagai sistem pengelolaan arsip elektronik.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Hj Rohayati, menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipastikan kualitas dan kecepatannya.
“Kami ingin memastikan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan berjalan sesuai standar dan benar-benar memudahkan masyarakat. Jangan sampai ada hambatan yang justru memperlambat pelayanan,” ujarnya.
Rohayati juga menyoroti pentingnya optimalisasi aplikasi Srikandi dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Menurutnya, digitalisasi arsip dan administrasi tidak hanya terkait penggunaan aplikasi, tetapi juga perubahan budaya kerja agar lebih tertib, transparan, dan profesional.
“Implementasi aplikasi Srikandi harus dipahami secara menyeluruh oleh aparatur. Jangan hanya sebatas formalitas, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk menciptakan administrasi pemerintahan yang lebih tertib dan akuntabel,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Komisi I menyatakan akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan kebijakan administrasi pemerintahan, khususnya di tingkat kecamatan. Evaluasi ini diharapkan menjadi bahan perbaikan bersama, baik untuk peningkatan kualitas pelayanan adminduk maupun dalam mendukung transformasi digital di Kabupaten Cirebon.
Melalui langkah tersebut, DPRD Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya untuk mendorong pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan berbasis teknologi.
