Bandar Lampung — Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, menekankan pentingnya kolaborasi multipihak untuk memperkuat inovasi pemerintahan di tengah tantangan transformasi digital dan perubahan global yang kian kompleks.
Penegasan itu disampaikan Yusharto saat memberikan kuliah umum bertajuk “Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” di Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, Rabu, 20 Mei 2026.
Dalam paparannya, Yusharto menyebut pemerintah modern tidak lagi dapat bekerja secara business as usual. Perkembangan digitalisasi, artificial intelligence (AI), big data, disrupsi ekonomi, serta perubahan perilaku masyarakat, menurutnya, menuntut pemerintah bekerja lebih adaptif, cepat, dan inovatif. Karena itu, inovasi dinilai bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Pemerintahan tidak bisa lagi bekerja secara business as usual. Dunia berubah dengan cepat. Inovasi menjadi kebutuhan, bukan pilihan,” ujar Yusharto.
Ia menegaskan inovasi pemerintahan tidak dapat diwujudkan secara sektoral. Upaya tersebut, kata dia, membutuhkan sinergi lintas pihak melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Dalam konteks ini, perguruan tinggi dipandang memiliki posisi penting untuk menghasilkan riset dan gagasan yang dapat dihilirisasi menjadi solusi konkret bagi pemerintah daerah.
“Yang dekat dengan kita (tugas dan fungsi BSKDN) adalah penelitian. Tujuannya mencoba menghilirisasi berbagai hasil penelitian yang ada di perguruan tinggi untuk bisa diterapkan pada pemerintah daerah. Atau dengan kata lain, pemerintah daerah menjadi off-taker dari setiap hasil pemikiran yang sudah dalam bentuk invensi, syukur-syukur sudah jadi inovasi,” lanjutnya.
Yusharto menjelaskan BSKDN bertugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Dalam menjalankan tugas tersebut, BSKDN secara konsisten melakukan pengukuran berbagai indeks strategis, seperti Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), hingga Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).
Menurut dia, pengukuran itu penting untuk mengetahui posisi relatif daerah dalam aspek inovasi dan tata kelola pemerintahan. Yusharto menyebut Kota Bandar Lampung saat ini menjadi kota dengan skor IID tertinggi di Provinsi Lampung, yakni 84,28, melampaui Kota Metro dengan skor 60,71. Sementara untuk kategori kabupaten, Kabupaten Mesuji menempati posisi tertinggi dengan skor 82,65.
Ia juga mengungkapkan jumlah inovasi daerah secara nasional terus meningkat. Pada 2025, tercatat 36.749 inovasi daerah telah dilaporkan. Meski demikian, Yusharto menilai inovasi masih perlu diperluas ke berbagai urusan pemerintahan yang belum banyak tersentuh pembaruan.
“Inovasi pemerintahan itu dianggap definisi operasionalnya sederhana, yaitu kebaruan yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan agar lebih efisien,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Yusharto meluruskan anggapan bahwa inovasi harus selalu berbasis digital. Berdasarkan data BSKDN, lebih dari 50 persen inovasi daerah yang dilaporkan merupakan inovasi non-digital yang lahir dari solusi sederhana namun berdampak langsung bagi masyarakat. “Inovasi bukan sekadar aplikasi digital, tetapi perubahan cara berpikir dan cara bekerja,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kepemimpinan visioner, SDM adaptif, digitalisasi pemerintahan, budaya kerja inovatif, serta kolaborasi multipihak sebagai pilar utama inovasi pemerintahan. Yusharto mengajak sivitas akademika UNILA untuk terlibat aktif dalam mendukung lahirnya inovasi daerah melalui riset, pendampingan, maupun pengembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah.
“Kami mengajak Bapak-Ibu dosen dari berbagai fakultas yang ada di UNILA, ayo sama-sama kita bina inovasi yang ada di daerah-daerah di Provinsi Lampung,” ungkapnya.
Yusharto menutup dengan menekankan bahwa inovasi pada akhirnya bukan semata soal teknologi, melainkan bagaimana menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, transparan, dan inklusif bagi masyarakat. Ia juga menyatakan sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci mempercepat transformasi pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045.
“Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mempercepat transformasi pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas dia.
