Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya membangun lingkungan bisnis digital yang adaptif dan kondusif untuk pertumbuhan startup di Indonesia. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, peran pemerintah tidak berhenti pada penyusunan regulasi atau pemberian insentif, tetapi juga memastikan kolaborasi lintas sektor agar ekosistem usaha tumbuh sehat dan berkelanjutan.
“Tugas pemerintah adalah membangun lingkungan yang sadar dan kondusif agar setiap pelaku usaha dapat berkembang. Itu bagian dari mandat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Edwin saat Tech in Asia Conference 2025 di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Dalam pemaparannya, Edwin menyampaikan bahwa banyak kegagalan startup di Indonesia lebih sering dipicu faktor internal perusahaan ketimbang kebijakan pemerintah. Ia memaparkan empat penyebab utama kegagalan, yakni kelemahan pendiri dalam manajemen dan tata kelola bisnis, produk yang tidak sesuai kebutuhan pasar, kegagalan berinovasi secara berkelanjutan, serta tidak berhasil membangun tim yang solid ketika memasuki fase ekspansi atau scale-up.
Menurut Edwin, kemampuan manajerial menjadi salah satu tantangan yang kerap dihadapi para inovator. “Banyak inovator hebat, tapi belum memiliki kapasitas manajerial yang matang. Produk bagus pun bisa gagal kalau timnya tidak tumbuh bersama,” katanya.
Edwin menambahkan, pemerintah berupaya menciptakan “lingkungan yang sadar” agar pelaku usaha dapat belajar dari kesalahan dan memperkuat kapasitas. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan ekosistem startup nasional. Dalam skema tersebut, pemerintah berperan pada kebijakan dan penyediaan infrastruktur digital, sementara sektor swasta disebut sebagai motor utama inovasi.
“Kalau pemerintah hanya memberi relaksasi regulasi atau subsidi tanpa arah yang jelas, hasilnya tidak akan maksimal. Semua pihak harus terlibat aktif,” ujar Edwin.
Ia juga mengajak pelaku industri digital, termasuk investor dan pendiri startup senior seperti Pao Wilson dan Zaty, pendiri Bukalapak, untuk membimbing generasi baru startup Indonesia agar lebih siap bersaing.
Di sisi lain, Edwin menyoroti peningkatan potensi ekonomi digital nasional. Ia menyebut nilai transaksi e-commerce (gross merchandise value/GMV) yang sebelumnya belum terlihat satu dekade lalu, kini mencapai sekitar USD 90 miliar atau setara 8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Edwin memperkirakan, pada 2030 ketika PDB Indonesia diproyeksikan berada di kisaran USD 1,7–1,8 triliun, GMV e-commerce berpotensi menembus USD 200 miliar. Ia menilai pertumbuhan tersebut dapat membuka peluang lahirnya lebih banyak unicorn baru, namun menekankan pentingnya penguatan fondasi ekosistem, terutama pada kualitas sumber daya manusia, tata kelola, dan integritas tim.
Edwin juga mengingatkan agar ekosistem digital nasional tidak terjebak dalam pesimisme akibat isu seperti pemutusan hubungan kerja massal atau penurunan investasi. Menurutnya, pemerintah dan industri perlu memperkuat optimisme dan memperbanyak solusi kolaboratif demi keberlanjutan ekonomi digital.
“Kita tidak bisa membiarkan berita negatif mendominasi. Pemerintah dan industri harus bersama-sama menciptakan solusi nyata demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujarnya.
Kemkomdigi, kata Edwin, saat ini menyiapkan Program Ekosistem Digital Nasional 2026 yang ditujukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, guna mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.
