Pemerintah Provinsi Papua Barat mengimplementasikan layanan internet satelit untuk mempercepat penerbitan dokumen administrasi kependudukan (adminduk), terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sulit dijangkau serta masih mengalami blank spot internet.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Papua Barat, dr Maria Ria Come, mengatakan pihaknya menyiapkan tujuh unit layanan internet satelit Starlink sebagai sarana pendukung utama percepatan layanan. Fasilitas tersebut memungkinkan Disdukcapil provinsi melakukan intervensi langsung ke kabupaten yang belum memiliki akses internet memadai.
Menurut Maria, dukungan internet satelit diharapkan membuat kegiatan jemput bola penerbitan dokumen adminduk berjalan lebih optimal. Layanan yang didorong melalui skema ini antara lain perekaman dan penerbitan KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak, serta akta kelahiran.
Penggunaan internet satelit juga ditujukan untuk meningkatkan cakupan perekaman data kependudukan yang belum merata di seluruh kabupaten. Data terakhir menunjukkan perekaman KTP elektronik mencapai 85,42 persen dari total wajib KTP sebanyak 398.491 jiwa. Kabupaten Manokwari tercatat sebagai wilayah dengan perekaman terbanyak, yakni 132.777 jiwa, sedangkan Pegunungan Arfak menjadi yang terendah dengan 13.394 jiwa.
Maria menyebutkan, tujuh unit fasilitas Starlink itu akan digunakan oleh Disdukcapil di tujuh kabupaten untuk mendukung kegiatan jemput bola atau jebol ke kampung-kampung di daerah 3T. Langkah ini diharapkan memperlancar proses perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan sehingga pelayanan bisa lebih cepat dan tepat sasaran.
“Layanan ini sangat penting untuk mengatasi kendala daerah yang belum terjangkau jaringan internet. Dengan adanya Starlink, kegiatan jemput bola bisa dilakukan dengan maksimal,” ujar Maria saat ditemui di Manokwari, Kamis (21/5/2026).
Selain untuk percepatan layanan adminduk, pemanfaatan internet satelit disebut sebagai upaya strategis pemerintah dalam mendorong pemerataan akses pelayanan publik di Papua Barat yang memiliki tantangan geografis kompleks. Pelaksanaan intervensi ini akan lebih difokuskan pada daerah dengan persentase perekaman KTP elektronik rendah, seperti Pegunungan Arfak, agar layanan administrasi kependudukan dapat diakses masyarakat tanpa terkendala jaringan internet.
