Pembangunan daerah dinilai tidak cukup hanya menjalankan program dan menghabiskan anggaran, melainkan harus memastikan setiap kebijakan menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan. Dalam kerangka itu, riset disebut sebagai instrumen penting yang semestinya melekat pada proses perencanaan pembangunan daerah.
Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika, Darius Sabon Rain, menilai proses perencanaan selama ini masih kerap berorientasi administratif dan rutinitas tahunan. Program, menurutnya, sering disusun berdasarkan kebiasaan, asumsi, atau menyalin pola tahun sebelumnya tanpa kajian mendalam mengenai kondisi riil di lapangan. Dampaknya, sejumlah program berjalan tetapi kurang efektif, tidak tepat sasaran, bahkan tidak menyelesaikan persoalan utama masyarakat.
Ia menekankan Kabupaten Mimika, Papua Tengah, memiliki potensi sumber daya alam besar, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan karakteristik wilayah yang kompleks, sehingga membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih presisi dan berbasis bukti (evidence). Di satu sisi, Mimika memiliki aktivitas industri berskala internasional dan potensi ekonomi yang besar. Namun di sisi lain, masih terdapat kesenjangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan akses layanan dasar di kampung-kampung terpencil, persoalan ketenagakerjaan lokal, serta tantangan pengelolaan lingkungan dan tata ruang untuk pembangunan jangka panjang.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan perencanaan pembangunan tidak cukup mengandalkan intuisi birokrasi atau pendekatan administratif semata. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan riset yang kuat agar kebijakan yang diambil berbasis data, analisis ilmiah, dan kebutuhan nyata masyarakat.
Dalam paparannya, riset disebut berperan strategis untuk membantu pemerintah daerah memahami akar persoalan pembangunan secara lebih objektif. Melalui riset, pemerintah dapat memperoleh gambaran sosial ekonomi masyarakat secara akurat, memetakan potensi unggulan daerah, mengidentifikasi faktor penghambat pembangunan, serta merumuskan solusi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Integrasi riset ke dalam perencanaan pembangunan, lanjutnya, dapat diterapkan pada berbagai sektor strategis di Mimika. Pada sektor pengembangan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan, tingginya aktivitas investasi dan industri dinilai seharusnya memberi dampak lebih besar terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Namun, untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan riset mendalam mengenai kebutuhan kompetensi tenaga kerja industri, kesenjangan keterampilan masyarakat lokal, hingga model pelatihan dan pendidikan vokasi yang sesuai dengan karakteristik daerah.
Di sektor pengembangan wilayah terpencil, banyak kampung di Mimika masih menghadapi keterbatasan akses air bersih, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Karena itu, riset dibutuhkan tidak hanya untuk memetakan masalah, tetapi juga menghasilkan model pembangunan yang sesuai dengan kondisi geografis serta sosial budaya masyarakat setempat. Ia menekankan pendekatan pembangunan di perkotaan tidak bisa disamakan dengan wilayah pesisir maupun pegunungan.
Sementara pada bidang lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, riset disebut menjadi kebutuhan penting mengingat Mimika menghadapi tantangan terkait pengelolaan lingkungan, kawasan industri, serta pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Tanpa kajian ilmiah yang kuat, kebijakan pembangunan berisiko menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang lebih besar di masa depan.
Ia menilai integrasi riset harus dimulai sejak tahap awal perencanaan. Hasil penelitian, menurutnya, tidak boleh berhenti sebagai dokumen akademik, melainkan harus diterjemahkan menjadi dasar penyusunan kebijakan, program prioritas, dan penganggaran daerah. Dengan demikian, riset menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan pemerintah daerah.
Dalam konteks ini, BRIDA Kabupaten Mimika disebut memiliki peran strategis sebagai jembatan antara dunia riset dan kebutuhan kebijakan pemerintah daerah. BRIDA tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana penelitian, tetapi juga pusat koordinasi ekosistem riset daerah melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, komunitas masyarakat, hingga pemerintah pusat. Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan riset strategis yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Selain penguatan kelembagaan, ia juga menekankan pentingnya membangun budaya birokrasi berbasis data dan evidence. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) didorong menggunakan hasil kajian dalam penyusunan program dan kegiatan. Ke depan, kualitas perencanaan daerah disebut tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi dokumen, tetapi juga dari seberapa kuat basis data, analisis, dan argumentasi ilmiah yang digunakan.
Meski demikian, transformasi menuju perencanaan berbasis riset dinilai tidak mudah. Diperlukan komitmen politik, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan anggaran yang memadai. Namun langkah ini dianggap penting agar pembangunan daerah tidak berjalan tanpa arah dan tidak semata berorientasi jangka pendek.
Darius menyebut Mimika memiliki peluang besar untuk mengembangkan model pembangunan berbasis pengetahuan di Indonesia Timur. Dengan kekuatan sumber daya alam, dukungan investasi, dan potensi inovasi daerah, Mimika dinilai semestinya tidak hanya menjadi daerah penghasil sumber daya, tetapi juga unggul dalam tata kelola pembangunan yang modern, adaptif, dan berbasis bukti.
Ia menutup dengan menegaskan riset perlu ditempatkan sebagai fondasi utama perencanaan pembangunan daerah agar pembangunan dirancang secara ilmiah, tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
