Indonesia akan segera diperkuat satelit baru untuk mendukung kebutuhan konektivitas yang terus meningkat. Satelit Nusantara Lima (N5) resmi mengantongi izin Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Satelit (JARTUPSAT) dan Very Small Aperture Terminal (VSAT) dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang menjadi tahapan penting sebelum layanan dapat dioperasikan secara penuh.
Dengan kapasitas hingga 160 Gbps, Satelit N5 diharapkan membantu memperluas akses internet berkecepatan tinggi, terutama di wilayah yang masih sulit dijangkau jaringan internet konvensional. Kehadirannya juga dinilai dapat memperkuat kapasitas satelit nasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan internet di berbagai daerah.
Penerbitan izin tersebut dilakukan setelah Satelit N5 melewati rangkaian Uji Laik Operasi (ULO) yang digelar di Gateway Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada 23–24 April 2026. Dalam pengujian itu, perangkat, jaringan, dan sistem komunikasi satelit diperiksa untuk memastikan operasional berjalan aman, stabil, dan sesuai standar nasional telekomunikasi.
Proses uji laik operasi dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja Layanan Telekomunikasi Komdigi. Fokus pengujian diarahkan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana telekomunikasi yang dimiliki Satelit N5 dapat berfungsi optimal dalam mendukung kebutuhan komunikasi data berkecepatan tinggi.
Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso menyatakan kelulusan ULO merupakan fase penting sebelum Satelit N5 dioperasikan lebih luas. Menurutnya, layanan N5 akan difokuskan untuk mendukung pemerataan akses internet, terutama di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) yang masih menghadapi keterbatasan konektivitas digital.
PSN juga menilai capaian ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan jaringan satelit dan ruas bumi nasional dengan presisi tinggi. Selain memperkuat infrastruktur telekomunikasi, peningkatan kapasitas dari Satelit N5 diharapkan dapat mendorong percepatan digitalisasi di berbagai sektor, termasuk geospasial, pendidikan, pemerintahan, serta layanan publik berbasis teknologi.
