Gelombang pertumbuhan startup teknologi yang sempat menguat pada masa pandemi kini berbalik menjadi periode pengetatan. Di tengah turunnya pendanaan dan tekanan biaya operasional, banyak perusahaan digital melakukan restrukturisasi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada saat yang sama, adopsi otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) kian cepat, memunculkan kekhawatiran baru: semakin sempitnya peluang kerja level awal yang selama ini menjadi pintu masuk lulusan baru.
Selama pandemi, ekosistem startup Indonesia mengalami lonjakan. Pendanaan mengalir, valuasi meningkat, dan perekrutan besar-besaran terjadi. Sejumlah anak muda tertarik masuk ke sektor ini karena iming-iming gaji kompetitif, budaya kerja yang dianggap lebih datar (flat hierarchy), serta prospek karier yang disebut lebih cepat.
Namun euforia itu tidak bertahan lama. Sejak akhir 2024 hingga 2025, industri digital memasuki fase yang kerap disebut tech winter, ditandai dengan menurunnya pendanaan modal ventura dan meningkatnya kebutuhan efisiensi. Banyak perusahaan merespons dengan langkah serupa: PHK.
Sejumlah perusahaan teknologi di Indonesia tercatat melakukan pengurangan karyawan. Tokopedia, misalnya, mem-PHK sekitar 450 pekerja atau 9% dari total karyawannya pada Juni 2024. Mekari mem-PHK 70 karyawan pada Desember 2024. Nama lain seperti Xendit, Lamudi, Shopee, dan Ruangguru juga disebut pernah melakukan PHK.
Tren ini terjadi pula secara global. Sejak awal 2025, lebih dari 90 ribu karyawan di startup dan perusahaan teknologi dilaporkan kehilangan pekerjaan. Di Indonesia, lonjakan PHK mencapai 32,19% pada semester pertama 2025 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga April 2025, tercatat 24.036 kasus PHK—angka yang sudah melampaui sepertiga dari total PHK sepanjang 2024. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai tren tersebut patut diwaspadai.
Di luar faktor ekonomi dan pendanaan, perubahan lain ikut memengaruhi peta kerja: AI dan otomatisasi. Sejumlah tugas yang sebelumnya dikerjakan manusia kini mulai dialihkan ke sistem. Layanan pelanggan tingkat pertama banyak ditangani chatbot dan voicebot. Pekerjaan administratif seperti entri data, penjadwalan, dan pembuatan laporan rutin dapat diotomatisasi. Telemarketing juga mulai digantikan sistem AI yang dapat melakukan panggilan dalam jumlah besar.
Di Indonesia, sekitar 40% pekerjaan di sektor manufaktur, logistik, dan administrasi disebut sudah mulai menggunakan sistem otomatisasi. Industri perbankan, media, dan pendidikan termasuk yang cepat mengadopsi AI. Sejumlah bank besar menggunakan chatbot AI untuk layanan nasabah, sementara perusahaan media digital memanfaatkan algoritma untuk menulis berita ekonomi dan cuaca secara otomatis.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran khusus: berkurangnya posisi entry-level yang selama ini menjadi ruang belajar bagi lulusan baru. Jika perusahaan terlalu agresif menggantikan pekerjaan level awal demi efisiensi jangka pendek, ada risiko kekurangan talenta pada level menengah di masa depan karena jalur pembentukan kompetensi semakin menyempit.
Generasi Z yang kini mulai mendominasi angkatan kerja berada dalam situasi yang tidak mudah. Di satu sisi, pekerjaan rutin dan administratif yang kerap menjadi pintu masuk karier semakin rentan tergantikan otomatisasi. Di sisi lain, perusahaan juga menilai masih ada kesenjangan kesiapan kerja. Survei LinkedIn menunjukkan 43% perusahaan mengeluhkan kesenjangan soft skill pada Gen Z, terutama terkait kedisiplinan dan kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja profesional.
Di tengah tekanan tersebut, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka usia 15–24 tahun secara konsisten menjadi yang tertinggi dibanding kelompok usia lain di Indonesia.
Meski begitu, perubahan ini tidak sepenuhnya berarti hilangnya peluang kerja. World Economic Forum memperkirakan AI dan otomatisasi dapat menggantikan sekitar 85 juta pekerjaan pada 2025, namun pada saat yang sama berpotensi menciptakan 97 juta pekerjaan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan era digital. Artinya, jenis pekerjaan bergeser, bukan semata-mata lenyap.
Sejumlah profesi baru semakin dibutuhkan, seperti pengembang AI, analis data, dan spesialis keamanan siber. Pekerjaan yang menuntut kreativitas dan keterampilan interpersonal dinilai lebih sulit digantikan mesin, termasuk bidang seni, psikologi, dan pemasaran strategis. Dalam praktiknya, AI juga dapat menjadi alat bantu: dari personalisasi kampanye pemasaran, dukungan perancangan pengalaman pengguna (UX), hingga otomatisasi konten dan analisis tren bagi wirausahawan muda.
Pergeseran ini memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab berbagai pihak. Bagi pekerja muda, salah satu langkah yang dianggap paling pragmatis adalah mempelajari cara menggunakan AI untuk meningkatkan kapasitas kerja, seraya menguatkan keterampilan yang lebih tahan terhadap perubahan—seperti berpikir kritis, kreativitas, dan komunikasi.
Bagi perusahaan, PHK disebut semestinya menjadi opsi terakhir dan disertai mekanisme perlindungan sosial, pelatihan ulang, atau dukungan transisi kerja. Tanpa pendekatan tersebut, PHK massal berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas dibanding sekadar penghematan biaya.
Sementara itu, pemerintah telah memiliki program seperti Kartu Prakerja dan Digital Talent Scholarship. Namun cakupannya dinilai masih terbatas, sekitar 2 juta peserta dari 140 juta pekerja aktif, sehingga belum sebanding dengan skala tantangan.
Di tengah perubahan cepat industri digital, pekerja muda menghadapi realitas baru: stabilitas kerja tidak lagi bisa diasumsikan, dan banyak peran entry-level mulai berubah bentuk. Namun peluang tetap terbuka bagi mereka yang mampu beradaptasi. Perubahan teknologi, pada akhirnya, menuntut bukan kepanikan, melainkan kesiapan untuk terus belajar dan menyesuaikan diri.
