Universitas Lampung (Unila) menjajaki kolaborasi strategis dengan Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memperkuat hilirisasi inovasi perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Penjajakan tersebut dibahas melalui diskusi terfokus di ruang kerja Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi (PKSI) Unila lantai dua, Rabu, 20 Mei 2026.
Kepala BSKDN, Dr. Drs. Yusharto Huntoyungo, M.Pd., menyampaikan bahwa lembaganya saat ini terus memperkuat sejumlah indikator strategis daerah, seperti indeks inovasi daerah, indeks pengelolaan keuangan daerah, serta indeks tata kelola pemerintahan dalam negeri. Ia berharap berbagai indeks tersebut saling berkorelasi sehingga penguatan inovasi daerah dapat berdampak pada peningkatan tata kelola dan pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.
Pertemuan ini disebut sebagai langkah awal untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam mendorong pemanfaatan hasil riset dan inovasi agar lebih aplikatif serta berdampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Yusharto juga menekankan pentingnya mempertemukan hasil penelitian perguruan tinggi dengan kebutuhan pemerintah daerah. Menurutnya, selama ini masih terdapat kesenjangan antara hasil riset akademik dan implementasinya di lapangan.
Dalam proses validasi dan quality control inovasi, BSKDN selama ini melibatkan sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin. Namun, BSKDN kini menjajaki kerja sama lanjutan dengan Unila untuk memperluas kolaborasi tersebut.
“Dengan banyaknya inovasi yang ada, kami mencoba memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi lainnya sehingga proses validasi, quality control, hingga pembinaan inovasi daerah dapat berjalan lebih optimal,” ujar Yusharto.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang PKSI Unila, Prof. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A., menyatakan Unila memiliki visi sejalan dalam mendorong hilirisasi inovasi dan hasil penelitian agar tidak berhenti pada publikasi maupun hak paten semata. Ia menilai inovasi yang lahir dari masyarakat maupun perguruan tinggi perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor agar menghasilkan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
Ayi juga menyoroti bahwa pengembangan inovasi di daerah masih kerap berjalan parsial dan belum terintegrasi antarlembaga. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi dapat menghasilkan output lebih besar tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Kerja sama antara Unila dan BSKDN diharapkan menjadi jembatan penguatan konsep, kebijakan, dan implementasi inovasi di tingkat daerah. Diskusi terfokus tersebut ditutup dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) yang disaksikan perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kota Bandar Lampung, tim kerja sama Unila, serta perwakilan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unila.
Penandatanganan LoI itu menjadi langkah awal menuju penjajakan kerja sama yang lebih konkret dalam mendukung penguatan inovasi daerah dan hilirisasi hasil riset perguruan tinggi.
