Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) kian cepat dan dalam hitungan detik mampu menulis, menjawab pertanyaan, membaca pola data, hingga membantu pengambilan keputusan. Di tengah kemajuan itu, muncul pertanyaan yang semakin mengemuka: siapa yang mengawasi nilai dan etika di balik cara kerja AI?
Isu tersebut menjadi sorotan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria. Ia menilai tantangan utama saat ini bukan lagi sekadar seberapa canggih teknologi berkembang, melainkan bagaimana prinsip etika dapat diterjemahkan menjadi regulasi yang benar-benar mengikat.
“Etika tidak punya kekuatan interaktif, tapi kalau regulasi ada sanksi dan hukuman,” ujar Nezar saat audiensi bersama Globethics di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Nezar menjelaskan, etika selama ini kerap berhenti sebagai diskusi moral tanpa daya paksa. Sementara itu, perkembangan AI—terutama generative AI berbasis Large Language Model—mulai bersinggungan langsung dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, dari informasi publik hingga pengambilan keputusan digital.
Menurutnya, konflik nilai menjadi tantangan yang tidak bisa dianggap sepele. Ia menyoroti bahwa sebagian besar model AI global saat ini dikembangkan di negara-negara Barat, dengan latar budaya, norma, dan perspektif sosial yang berbeda dari masyarakat Indonesia.
“Kita akan bersinggungan dengan soal yang sangat fundamental, terutama konflik nilai, norma, dan visi,” katanya.
Di tengah laju perkembangan teknologi digital, Nezar juga mencatat adanya perubahan sikap di industri teknologi global. Sejumlah perusahaan mulai memberi perhatian pada risiko etis dalam pengembangan produk, termasuk dengan merekrut lulusan humaniora dan filsafat untuk membantu mengevaluasi dampak sosial dari teknologi yang mereka bangun.
Fenomena tersebut dinilai sebagai pergeseran penting, mengingat sebelumnya isu etika kerap tidak menjadi prioritas utama dalam pengembangan teknologi. Bagi Indonesia, persoalan ini semakin relevan seiring meluasnya penggunaan AI di ruang pendidikan, media sosial, layanan publik, hingga aktivitas ekonomi digital sehari-hari.
