Internet kian mengukuhkan posisinya sebagai kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Survei APJII 2025 yang didukung tren Alvara Research Center mencatat penetrasi internet mencapai 80,66% atau sekitar 229,4 juta jiwa pada 2025. Angka ini memperlihatkan internet semakin setara dengan kebutuhan dasar lain seperti listrik dan air dalam kehidupan sehari-hari.
Komposisi pengguna internet saat ini didominasi Generasi Z dan Milenial. Aktivitas yang paling banyak dilakukan meliputi media sosial (24,8%), mengakses berita (15,04%), serta transaksi online (14,95%). Pola tersebut mencerminkan pergeseran perilaku masyarakat yang makin terhubung dengan layanan digital untuk berbagai kebutuhan.
Alvara menilai, di tengah tekanan ekonomi, peran internet telah berubah dari sekadar pelengkap menjadi bagian dari infrastruktur hidup. Konektivitas memungkinkan masyarakat tetap menjalankan pekerjaan, pendidikan anak, layanan kesehatan, transaksi keuangan, hingga menjaga relasi sosial. Dalam situasi sulit, sebagian orang bahkan memilih menunda belanja kebutuhan lain ketimbang memutus akses internet.
Seiring kebutuhan yang meningkat, harga paket data yang terjangkau menjadi pendorong penting. Dalam konteks ini, Kementerian Komdigi menghadirkan program Internet Rakyat yang ditujukan untuk menyediakan layanan data yang lebih terjangkau, inklusif, dan dapat digunakan oleh lebih banyak kelompok masyarakat, sekaligus mempercepat akses digital di Indonesia.
Program tersebut mengadopsi teknologi Fixed Wireless Access (FWA) 5G pada frekuensi 1,4 GHz. FWA 5G diklaim mampu menghadirkan internet berkecepatan tinggi dan latensi rendah tanpa harus menunggu pembangunan jaringan fiber optik yang selama ini menjadi kendala di sejumlah wilayah.
Internet Rakyat disebut hadir setelah penandatanganan kontrak komersial antara SURGE melalui PT Telemedia Komunikasi Pratama (Telemedia/SURGE), OREX SAI Jepang, dan distributor lokal. Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman resmi, SURGE membanderol layanan Internet Rakyat Rp100.000 untuk kecepatan 100 Mbps selama 30 hari.
Dari sisi pemanfaatan, kecepatan hingga 100 Mbps dinilai memadai untuk kebutuhan rumah tangga modern, mulai dari streaming film 4K, rapat virtual, unggah file berukuran besar, hingga bermain gim online. Layanan dengan spesifikasi tersebut juga disebut relevan bagi pelajar, pekerja jarak jauh, konten kreator, serta keluarga dengan banyak perangkat yang terhubung.
Namun, layanan ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah cakupan (coverage) yang masih terbatas. Saat ini layanan baru tersedia di wilayah tertentu, terutama Regional 1 yang meliputi Pulau Jawa, Papua, dan Maluku, sementara wilayah lain masih menunggu perluasan jaringan.
Kualitas sinyal juga menjadi perhatian karena berbasis nirkabel. Kondisi geografis, kepadatan bangunan, serta jarak dari pemancar dapat memengaruhi performa. Pada area dengan hambatan fisik atau kepadatan pengguna tinggi, kecepatan berpotensi menurun pada jam sibuk. Selain itu, ketidakstabilan akses dan fluktuasi kecepatan tetap dapat terjadi dalam kondisi tertentu, terutama saat penggunaan meningkat atau kapasitas pemancar terbatas.
Di luar persoalan teknis, tantangan lain muncul dari maraknya layanan RT/RW Net ilegal yang menawarkan harga murah tetapi kualitas tidak terjamin. Praktik ini digambarkan sebagai bisnis tanpa izin yang menjual kembali layanan internet secara ilegal dan dapat merugikan ISP resmi hingga ratusan juta rupiah per bulan. Meski awalnya ditujukan untuk komunitas, sebagian RT/RW Net disebut berkembang menjadi bisnis komersial ilegal.
Di tengah dorongan harga murah yang ikut mempercepat pertumbuhan pengguna—dengan banyak pelanggan membayar sekitar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per bulan—pertimbangan konsumen disebut tidak lagi semata-mata soal tarif. Pengguna layanan internet kini dinilai semakin mengutamakan kualitas, kecepatan, dan stabilitas jaringan dibanding sekadar mencari harga terendah.
Sejumlah faktor yang kerap menjadi pertimbangan antara lain keandalan koneksi, layanan pelanggan, serta keseimbangan antara harga dan manfaat agar aktivitas digital tidak terganggu dan produktivitas tetap terjaga.
Pergeseran preferensi ini juga disampaikan oleh pelaku industri. Dalam Tech & Telco Summit 2024 yang digelar CNBC Indonesia pada Selasa (5/3/2024), Direktur Utama Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha menyebut industri telekomunikasi di Indonesia tidak lagi bertumpu pada strategi perang harga. Ia menilai pandemi Covid-19 memberikan pelajaran bahwa masyarakat tidak semata mencari produk murah, melainkan nilai dari uang yang dikeluarkan serta pengalaman layanan yang baik.
“Covid-19 mengajarkan kami bahwa masyarakat sesungguhnya tak tertarik dengan produk murah. Mereka mencari nilai dari uang yang dikeluarkan, serta pengalaman terbaik dari sebuah layanan,” kata Vikram. Ia juga menekankan bahwa pengeluaran untuk data bukan sekadar konsumsi, karena dapat membantu masyarakat lebih produktif dalam bekerja.
Pandangan serupa disampaikan Dian Siswarini yang saat itu disebut sebagai Presiden Direktur PT XL Axiata dan sejak 27 Mei 2025 menjabat Direktur Utama PT Telkom. Menurutnya, konvergensi di industri telekomunikasi membuat perang harga tidak lagi menjadi cara untuk memenangkan kompetisi. Ia menilai perang harga berdampak buruk bagi konsumen, industri, dan operator.
“Price war so yesterday tidak baik buat operator, industri, dan pelanggan. Itu harus ditinggalkan,” ujar Dian. Ia menyebut operator kini lebih fokus menghadirkan layanan dan produk yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Dengan internet yang semakin melekat dalam aktivitas harian, persaingan layanan tidak hanya bertumpu pada keterjangkauan, tetapi juga pada mutu koneksi. Di tengah kebutuhan yang kian tak terpisahkan, pertanyaan “internet murah atau berkualitas” semakin sering dijawab pengguna dengan satu kata kunci: stabilitas.
