Iran memasuki hari ke-10 pemadaman internet yang disebut sebagai yang paling ekstrem dalam sejarah negara itu. Kebijakan yang dimulai sejak 8 Januari tersebut memutus akses total sekitar 92 juta warga dari jaringan global, termasuk layanan telepon dan pesan teks.
Sejumlah pengamat menilai langkah ini bukan sekadar tindakan sementara untuk meredam protes, melainkan sinyal awal penerapan “isolasi digital” yang lebih permanen. Juru Bicara Pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, dilaporkan mengisyaratkan kepada jurnalis bahwa akses web internasional tidak akan pulih setidaknya hingga Tahun Baru Iran pada akhir Maret.
Pemadaman berlangsung di tengah situasi kekerasan aparat. Data Human Rights Activists News Agency (HRANA) per 18 Januari mencatat lebih dari 3.300 kematian demonstran terkonfirmasi serta 24.266 penangkapan yang tersebar di 187 kota.
Dalam laporan BBC News pada 19 Januari 2026, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan pemadaman dilakukan sebagai respons terhadap “operasi teroris” yang dikendalikan dari luar.
Namun, kelompok pemantau kebebasan internet FilterWatch dan Miaan Group menilai pemerintah memanfaatkan kegelapan informasi ini untuk beralih ke sistem internet “bertingkat” (tiered system). Dalam skema tersebut, akses ke internet global hanya diberikan melalui persetujuan ketat, meniru model “Great Firewall” di China dan “Ru-net” di Rusia.
Amir Rashidi dari Miaan Group menyebut infrastruktur teknis untuk sistem semacam itu telah disiapkan selama bertahun-tahun. Sementara itu, sumber dari FilterWatch menyatakan pesimisme bahwa pembukaan kembali akses internet internasional tidak akan mengembalikan kondisi seperti sebelumnya. “Tidak boleh ada harapan pembukaan kembali akses internet internasional, dan bahkan setelahnya, akses pengguna tidak akan pernah kembali ke bentuk sebelumnya,” kata sumber tersebut.
Dampak pemadaman juga dirasakan pada sektor ekonomi, terutama e-commerce dan mata pencaharian warga. Di tengah pembatasan itu, salah satu bentuk perlawanan teknologi datang dari layanan satelit Starlink milik Elon Musk, yang disebut telah menggratiskan biaya langganan serta memperbarui firmware perangkat agar tetap dapat beroperasi meski menghadapi serangan pengacak sinyal (jamming) oleh pemerintah Iran.
Prof. Alan Woodward, pakar keamanan siber dari Universitas Surrey, menilai perkembangan ini menunjukkan teknologi akan terus mencari celah untuk mempertahankan konektivitas. Ia menyebut di Iran tampak ada pergerakan untuk mengisolasi masyarakat dari akses elektronik apa pun kecuali yang disetujui pemerintah.
Meski demikian, Woodward menyatakan optimisme terhadap masa depan kebebasan informasi seiring kemajuan satelit orbit rendah (LEO). Menurutnya, akses internet pada akhirnya cenderung menuju universal, meski akan tetap menjadi “permainan kucing-kucingan” bagi rezim yang represif.
