Surakarta — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menegaskan pentingnya penguatan sinergi antar pemangku kepentingan pendidikan tinggi untuk mendorong transformasi akademik yang adaptif, inovatif, dan berdampak bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Kemdiktisaintek melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan dalam Forum Komunikasi Pimpinan dan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Jawa Tengah Tahun 2026 yang digelar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rabu (11/2). Forum tersebut mempertemukan 216 perguruan tinggi swasta (PTS) dan 9 perguruan tinggi negeri (PTN) se-Jawa Tengah untuk memperkuat ekosistem riset daerah secara kolaboratif.
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Fauzan Adziman, menyampaikan arah kebijakan riset nasional kini semakin difokuskan pada pemetaan persoalan nyata di tengah masyarakat. Menurutnya, riset perguruan tinggi diharapkan tidak berhenti pada publikasi, melainkan menghadirkan solusi yang relevan dan berdampak.
Salah satu pendekatan yang didorong adalah pengembangan program berbasis isu lingkungan melalui inisiatif Zero Waste Campus. Inisiatif ini menekankan penguatan riset pengelolaan sampah berbasis kampus sebagai kontribusi perguruan tinggi terhadap agenda keberlanjutan.
“Riset harus berangkat dari persoalan nyata. Kampus memiliki posisi strategis untuk mengidentifikasi masalah di sekitarnya dan mengembangkan solusi berbasis ilmu pengetahuan yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Fauzan.
Fauzan juga menyoroti praktik model konsorsium riset dalam program penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kolaborasi lintas perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dinilai memperkuat pendekatan berbasis data dan kebijakan. Model tersebut dipandang relevan untuk direplikasi di Jawa Tengah, termasuk untuk mendukung peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi melalui pendekatan riset yang terintegrasi.
Dalam kesempatan yang sama, Fauzan mengungkapkan peningkatan kompetisi pendanaan riset tahun ini. Tercatat 118.000 proposal riset dan pengabdian kepada masyarakat diajukan, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, 60 persen judul riset yang didanai APBN 2025 disebut berasal dari PTS.
“Angka ini menunjukkan PTS memiliki energi riset yang besar. Tugas kita memastikan energi tersebut terkelola dalam ekosistem yang terarah dan berdampak,” katanya.
Sejalan dengan transformasi kelembagaan, Kemdiktisaintek menerapkan kebijakan klasterisasi pengembangan PTS ke dalam kategori mandiri, akselerator, revitalisasi, hingga kritis. Pendekatan ini ditujukan agar intervensi kebijakan lebih presisi, termasuk pembinaan menuju world class university bagi perguruan tinggi yang dinilai telah memiliki kesiapan kapasitas.
Penguatan hilirisasi riset dan technopreneurship juga terus didorong melalui perlindungan kekayaan intelektual, pembentukan perusahaan rintisan berbasis kampus (spin-off), serta kolaborasi dengan industri dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sejumlah praktik komersialisasi yang menghasilkan royalti riset di beberapa perguruan tinggi diharapkan dapat direplikasi lebih luas.
Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah VI, Aisyah Endah Palupi, menekankan pengembangan kapasitas perguruan tinggi di Jawa Tengah perlu berorientasi pada relevansi dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Perguruan tinggi harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja, sekaligus mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Jawa Tengah,” ujarnya.
Aisyah menambahkan, sinergi antara pimpinan perguruan tinggi dan badan penyelenggara menjadi fondasi tata kelola yang sehat dan berkelanjutan. Ia menilai penyelarasan program institusi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) penting agar peningkatan mutu tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi menghasilkan kontribusi substantif.
Melalui forum tersebut, Kemdiktisaintek menegaskan transformasi pendidikan tinggi dipandang bukan sekadar agenda struktural, melainkan gerakan bersama untuk membangun ekosistem riset yang kuat, kolaboratif, dan berorientasi pada solusi nyata guna mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
