Isu ketergantungan anak dan orang tua pada gadget menjadi salah satu topik yang dibahas dalam sesi diskusi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun 2027. Forum ini digelar selama dua hari, pada 11–12 Februari 2026, di Ruang Rapat Ing Martadipura Lantai I Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Tenggarong.
Dalam diskusi tersebut, perwakilan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kukar, Mohammad Akhyar, menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter berbasis keagamaan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial.
Akhyar menyoroti fenomena orang tua yang kerap menjadikan handphone sebagai cara untuk menenangkan anak. Menurutnya, kebiasaan tersebut berpotensi memunculkan persoalan jangka panjang bila tidak diimbangi dengan penguatan karakter.
“Kalau kita saksikan saat ini, anak menangis menjerit, akan diam kalau diberikan HP. Ini menjadi momok daripada media dan alat peraga kekinian,” ujarnya.
Ia menilai penggunaan handphone dan media sosial yang tidak terkontrol dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku anak. Karena itu, NU mendorong pemerintah daerah memberi perhatian lebih pada pendidikan berbasis keagamaan sebagai upaya memperkuat karakter.
Akhyar juga menyebut Kukar memiliki banyak pondok pesantren serta lembaga pendidikan formal berbasis keagamaan yang dinilai dapat diberdayakan untuk mendukung pembentukan karakter generasi muda di tengah derasnya pengaruh dari luar.
“Kami menyarankan diberikan pendidikan khusus keagamaan sebagai penguatan terhadap karakter anak agar tidak terpengaruh dampak negatif media sosial,” katanya.
Menanggapi masukan tersebut, Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar Bidang Administrasi Umum, Dafip Haryanto, menyatakan usulan dari NU akan menjadi catatan penting dalam penyusunan arah kebijakan RKPD 2027.
Namun, Dafip menegaskan pendekatan yang diambil bukan berupa pelarangan penggunaan gadget. Ia menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter dan literasi digital agar anak mampu menggunakan teknologi secara bijak.
“Sebenarnya itu bisa ke pendidikan karakter, maksudnya menggunakan gadget yang bijak. Kita juga tidak boleh melarang orang untuk menggunakan gadget, tapi membatasi pada hal-hal yang negatif,” ujarnya.
Dalam forum yang sama, perwakilan Forum Anak juga menyampaikan bahwa memisahkan anak dari gadget dinilai sulit, mengingat perangkat tersebut turut mendukung proses pembelajaran.
“Kita tidak bisa mungkin lepas dari gadget, karena salah satu mendukung pelaksanaan pendidikan juga saat ini. Fasilitas itu bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penguasaan materi dari anak-anak kita,” terangnya.
Dafip menambahkan, hal yang penting adalah memberikan pemahaman kepada orang tua dan anak terkait penggunaan gadget secara bijak. Ia juga menyinggung peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang dapat dilibatkan untuk memperkuat ketahanan keluarga.
“Mereka bisa masuk memberikan sosialisasi bagaimana penguatan ketahanan keluarga. Jika ada kekhawatiran gadget mengganggu perilaku anak, kita bisa menggunakan kader-kader TPK untuk muatan pendidikan karakter menggunakan gadget yang bijak,” paparnya.
Ia turut memaparkan capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kukar yang disebut sudah tergolong baik. Meski begitu, ia menyebut aspek kemandirian keluarga masih perlu diperkuat, termasuk dalam mendampingi anak menghadapi tantangan era digital.
Seluruh masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk dari PC NU Kukar, disebut akan dicatat Bappeda untuk diterjemahkan ke dalam arah program, kegiatan, hingga subkegiatan pada dokumen RKPD 2027.
“Pasti akan dicatat dan menjadi masukan dalam perumusan program kegiatan,” tutup Dafip.
