Saat banyak negara bersiap menyambut tahun baru, warga Iran justru turun ke jalan memprotes krisis ekonomi yang kian memburuk. Pelemahan mata uang Iran terhadap dolar AS dan inflasi yang melumpuhkan disebut menjadi pemicu terbaru dari rangkaian panjang tekanan ekonomi dan gelombang protes yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Pada awalnya, pemerintah Iran mengakui adanya keluhan publik dan membagikan kupon bantuan tunai yang dinilai sangat kecil, senilai sekitar US$7, untuk membantu biaya hidup. Namun, kebijakan kemudian bergerak ke arah yang lebih keras. Mengacu pada angka resmi pemerintah, sedikitnya 2.000 orang dilaporkan telah tewas hingga saat ini, sementara demonstrasi tetap berlanjut.
Kamis lalu, pemerintah kembali menggunakan salah satu instrumen pengendalian yang paling kuat: pemadaman internet. Selama enam hari terakhir, warga Iran dilaporkan hampir sepenuhnya terputus dari internet. Upaya alternatif untuk mengakses jaringan, termasuk penggunaan terminal Starlink yang diselundupkan, disebut tidak andal karena adanya pengacauan sinyal satelit.
Di tengah perhatian internasional yang menunggu apakah Presiden AS Donald Trump akan menepati ancamannya untuk mengambil “tindakan yang sangat keras” jika Iran mengeksekusi para demonstran, muncul penilaian bahwa pemadaman internet ini tetap sulit dipertahankan tanpa batas waktu—bahkan tanpa adanya aksi internasional sekalipun.
Alasan pemerintah memblokir internet
Pemadaman internet telah digunakan pemerintah Iran sejak protes Gerakan Hijau pasca pemilu presiden 2009 yang disengketakan. Kebijakan ini dinilai efektif untuk menghentikan warga berkomunikasi dengan dunia luar maupun satu sama lain.
Pemadaman membatasi kemampuan oposisi untuk mengorganisasi aksi, karena masyarakat tidak dapat mengetahui lokasi protes. Kebijakan ini juga mengisolasi individu dari informasi tentang tindakan aparat di wilayah lain, serta mengurangi sorotan internasional sehingga penindakan dapat berlangsung tanpa pengawasan luas. Fenomena ini pernah dirangkum organisasi pembela hak digital Article 19 pada 2020 dengan pernyataan bahwa “protes melahirkan pemadaman internet di Iran”.
Kerugian ekonomi yang besar
Meski efektif sebagai alat kontrol, pemadaman internet disebut membawa biaya ekonomi dan politik yang tinggi. Selain memblokir aplikasi pesan instan dan media sosial, pemadaman di Iran kerap berdampak pada aplikasi kerja seperti Slack, Skype, Google Meet, dan Jira yang digunakan untuk operasional bisnis.
Upaya pemerintah memblokir virtual private networks (VPN) dan koneksi HTTPS yang aman juga dapat mengganggu pembayaran perusahaan, autentikasi multi-faktor, hingga email korporasi. Pemantau internet global Netblocks memperkirakan pemadaman internet merugikan perekonomian Iran lebih dari US$37 juta per hari. Dengan demikian, selama enam hari terakhir kerugian disebut telah melampaui US$224 juta.
Dampak serupa disebut pernah terlihat pada protes 2022–2023 setelah kematian perempuan Kurdi-Iran Mahsa “Jina” Amini saat dalam tahanan. Pada periode itu, salah satu sumber menyebut volume pembayaran daring di Iran turun hingga setengahnya dalam dua minggu pertama protes.
Iran juga memiliki sektor e-commerce yang dinilai dinamis. Sekitar 83% bisnis daring diperkirakan mengandalkan platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Telegram untuk penjualan. Ketiganya diblokir selama kerusuhan 2022–2023. Sebuah laporan kemudian menyebut pemblokiran Instagram dan gangguan internet berkala selama 17 bulan setelah protes menyebabkan kerugian ekonomi sebesar US$1,6 miliar.
Tekanan dari sektor yang dekat dengan kekuasaan
Selama beberapa dekade, pemerintah Iran disebut berupaya membangun internet domestik untuk mengurangi dampak pemadaman, tetapi upaya itu dinilai belum berhasil. Kebutuhan teknologi yang besar—baik untuk pengawasan maupun menopang ekonomi modern bagi sekitar 92 juta penduduk—mendorong tumbuhnya sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) semi-swasta, mencakup penyedia layanan internet, operator seluler, dan sektor TI.
Enam minggu setelah protes 2022 dimulai, CEO operator seluler RighTel menulis surat terbuka kepada Menteri TIK Issa Zarepour. Ia mengeluhkan pengetatan digital yang disebut melumpuhkan bisnis perusahaan, menyatakan RighTel telah mematuhi “prioritas dan persyaratan keamanan” selama pemadaman, serta menuntut kompensasi—atau perusahaan mempertimbangkan keluar dari pasar. Keluhan serupa juga muncul dalam surat-surat lain dari penyedia layanan komunikasi yang ditulis secara tertutup namun kemudian bocor.
Kondisi ini dinilai menciptakan dinamika politik yang berisiko, karena pemadaman internet dapat mengalienasi pihak-pihak yang sebelumnya dekat dengan kekuasaan, sekaligus melahirkan kelompok baru yang terdorong untuk ikut memprotes.
Mengapa pemadaman sulit berlangsung lama
Pemadaman internet saat ini disebut sebagai strategi berisiko. Di satu sisi, kebijakan itu dapat mengurangi arus informasi keluar dan menekan koordinasi demonstrasi. Namun di sisi lain, dampak ekonomi dan sosialnya berpotensi memperbesar kemarahan publik, terutama di tengah kesulitan ekonomi yang menjadi pemicu utama protes.
Pada 2022–2023, pemadaman disebut lebih terarah—berlaku di kota-kota tertentu atau pada jam-jam tertentu ketika protes diperkirakan terjadi. Sementara kali ini, pemadaman bersifat nasional. Saat ini, hanya sekitar 1% koneksi internet di Iran yang masih aktif, yang disebut menjadi alasan mengapa pemimpin tertinggi tetap dapat menggunakan X untuk menyebarkan pesan pemerintah.
Dengan skala pemadaman yang lebih luas, dampak ekonomi dan politiknya dinilai berpotensi melampaui periode 2022–2023 jika terus berlanjut. Karena krisis ekonomi menjadi pemicu keresahan, pemadaman internet berkepanjangan justru dapat mendorong lebih banyak orang turun ke jalan—risiko yang disebut sepenuhnya dipahami oleh pemerintah Iran.
