Pemerintah Indonesia menargetkan konektivitas internet bagi 2.500 desa yang selama ini belum memiliki akses hingga akhir 2026. Target tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada Desember 2025, sebagai bagian dari kerangka Indonesia Digital yang lebih merata dan inklusif.
Dalam program ini, akses internet di desa diposisikan bukan sekadar fasilitas komunikasi, melainkan fondasi untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, layanan publik, serta membuka peluang ekonomi digital. Setelah fase pembangunan infrastruktur digital berskala besar pada 2023–2024, fokus pemerintah kini bergeser pada upaya mempersempit kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Tantangan yang dihadapi masih besar. Berdasarkan data resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sekitar 2.333 desa di Indonesia belum terkoneksi internet. Dari jumlah itu, 2.017 desa sama sekali belum mendapat layanan 4G, sementara ratusan desa lainnya secara administratif belum memiliki jaringan yang layak.
Data tersebut menunjukkan bahwa meski penetrasi internet nasional dinilai cukup tinggi, masih ada wilayah pedesaan yang belum merasakan manfaat akses digital. Selain itu, sekitar 60 juta warga Indonesia disebut belum terkoneksi internet, menandakan ketimpangan akses tidak hanya terkait infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan kesenjangan sosial ekonomi dan peluang digital.
Komdigi menilai disparitas digital antarwilayah masih tinggi, terutama di desa terpencil. Ketimpangan ini berdampak pada akses pendidikan, informasi, dan peluang ekonomi. Karena itu, strategi pemerataan digital dinilai perlu tepat sasaran agar manfaat internet dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat desa.
Di sisi lain, perluasan konektivitas juga dipandang membuka peluang besar. Dengan pendekatan terfokus, integrasi teknologi, serta kolaborasi lintas kementerian, desa-desa yang sebelumnya tertinggal berpeluang lebih cepat memanfaatkan internet untuk pendidikan, layanan publik, penguatan keterampilan digital, hingga pengembangan ekonomi lokal melalui UMKM.
Dalam pelaksanaannya, Komdigi melakukan kolaborasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Desa, untuk memetakan desa yang paling membutuhkan akses internet. Salah satu program yang dijalankan adalah Kampung Internet 2025, yang disebut telah membuka akses broadband untuk 1.194 titik desa di lima provinsi. Program ini juga mencakup pembangunan jaringan kabel optik untuk memperkuat kualitas layanan digital bagi pendidikan, UMKM, dan layanan desa.
Salah satu contoh yang disorot adalah Desa Temon, Kulon Progo, DI Yogyakarta, yang sebelumnya masuk kategori blank spot digital. Setelah program Kampung Internet, desa tersebut dilaporkan memiliki akses internet broadband di 15 titik utama, termasuk sekolah, balai desa, dan pusat UMKM.
Seiring tersedianya koneksi, pelajar dan guru mulai memanfaatkan pembelajaran daring. UMKM lokal seperti kerajinan batik dan pangan olahan juga disebut dapat menjual produk secara online, dengan peningkatan pendapatan 30–50%. Sementara itu, layanan publik desa seperti administrasi kependudukan mulai dapat diakses secara digital tanpa harus menempuh perjalanan jauh.
Studi kasus tersebut ditampilkan sebagai gambaran bahwa target konektivitas desa hingga 2026 tidak hanya berbicara soal capaian angka, tetapi juga dampak pada pendidikan, ekonomi, dan layanan publik. Secara keseluruhan, target 2.500 desa terkoneksi internet diposisikan sebagai cerminan komitmen pemerintah untuk memperkecil disparitas digital.
