Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya membangun lingkungan bisnis digital yang adaptif dan kondusif bagi pertumbuhan startup di Indonesia. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Edwin Hidayat Abdullah mengatakan peran pemerintah tidak cukup hanya pada penyusunan regulasi atau pemberian insentif, tetapi juga memastikan kolaborasi lintas sektor agar ekosistem usaha terbentuk secara sehat dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Edwin saat Tech in Asia Conference 2025 di Jakarta, Rabu (22/10/2025). Menurutnya, mandat pemerintah adalah membangun lingkungan yang “sadar” dan mendukung agar pelaku usaha dapat berkembang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Edwin menyebut sebagian besar kegagalan startup di Indonesia tidak bersumber dari kebijakan pemerintah, melainkan faktor internal perusahaan. Ia memaparkan empat penyebab utama kegagalan, yakni kelemahan pendiri dalam manajemen dan tata kelola bisnis, produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, kegagalan berinovasi secara berkelanjutan, serta tidak berhasil membangun tim yang solid saat memasuki fase ekspansi atau scale-up.
Edwin menilai banyak inovator memiliki gagasan kuat, tetapi belum diimbangi kapasitas manajerial yang matang. Ia juga menekankan bahwa produk yang baik tetap berisiko gagal bila organisasi dan tim tidak tumbuh seiring dengan perkembangan bisnis.
Edwin menambahkan, pemerintah saat ini diarahkan untuk menciptakan “lingkungan yang sadar”, bukan sekadar memberikan pelatihan tanpa fokus. Dalam lingkungan seperti itu, pelaku usaha diharapkan dapat belajar dari kesalahan, memperkuat kapasitas, dan membangun praktik bisnis yang lebih baik.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mempercepat pembangunan ekosistem startup nasional. Pemerintah disebut berperan pada kebijakan dan penyediaan infrastruktur digital, sementara sektor swasta menjadi motor utama inovasi. Edwin mengingatkan bahwa relaksasi regulasi atau subsidi tanpa arah yang jelas tidak akan menghasilkan dampak maksimal bila tidak diiringi keterlibatan aktif semua pihak.
Dalam kesempatan itu, Edwin juga mengajak pelaku industri digital, termasuk investor dan pendiri startup senior seperti Pao Wilson dan Zaty (pendiri Bukalapak), untuk membimbing generasi baru startup agar lebih siap bersaing.
Edwin turut menyoroti potensi ekonomi digital Indonesia yang dinilai terus meningkat. Ia menyebut nilai transaksi e-commerce (gross merchandise value/GMV) yang sebelumnya masih nol sekitar satu dekade lalu, kini mencapai USD 90 miliar atau sekitar 8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Ia memperkirakan pada 2030, saat PDB Indonesia diproyeksikan berada di kisaran USD 1,7–1,8 triliun, GMV e-commerce berpotensi menembus USD 200 miliar.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut menjadi sinyal positif bagi Indonesia untuk melahirkan lebih banyak unicorn baru seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Gojek. Namun, ia menegaskan capaian itu bergantung pada penguatan fondasi ekosistem bisnis, terutama pada kualitas sumber daya manusia, tata kelola, serta integritas dan kekompakan tim.
Edwin juga mengingatkan agar ekosistem digital nasional tidak terjebak pesimisme akibat isu seperti pemutusan hubungan kerja massal atau penurunan investasi. Ia mendorong pemerintah dan industri membangun optimisme serta memperkuat kolaborasi untuk menghadirkan solusi nyata bagi keberlanjutan ekonomi digital.
Sejalan dengan itu, Kemkomdigi disebut tengah menyiapkan Program Ekosistem Digital Nasional 2026 yang dirancang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta guna mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.
