Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menegaskan pentingnya kolaborasi dengan kalangan akademisi untuk menjawab tantangan pembangunan daerah yang kian kompleks. Komitmen itu disampaikan Bupati Lumajang Indah Amperawati dalam Sarasehan Nasional Refleksi Akhir Tahun Forum Perguruan Tinggi Swasta (FPTS) Lumajang di Pendopo Arya Wiraraja, Selasa (23/12/2025).
Indah menilai sarasehan tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah dengan kapasitas keilmuan perguruan tinggi. Menurutnya, akademisi tidak hanya berperan sebagai mitra diskusi, tetapi juga penggerak solusi berbasis riset yang relevan dengan kondisi lokal di Lumajang.
“Sarasehan ini kami harapkan menjadi titik temu antara kebutuhan riil daerah dengan pemikiran akademis. Lumajang membutuhkan gagasan dan inovasi yang lahir dari kajian ilmiah untuk menjawab persoalan di lapangan,” ujar Indah.
Dengan tema “Kerja Sama FPTS dan Pemerintah Daerah dalam Memperkuat Tata Kelola Ketahanan Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan,” Bupati menekankan perlunya optimalisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi agar memberi dampak nyata bagi masyarakat. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, kata dia, perlu diarahkan pada persoalan konkret yang dihadapi daerah sehingga dapat berkontribusi langsung terhadap perbaikan tata kelola dan kesejahteraan warga.
Dalam forum itu, Indah memaparkan sejumlah isu strategis yang dinilai memerlukan kontribusi pemikiran akademisi. Isu tersebut meliputi penguatan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan partisipatif; pengembangan sistem deteksi dini gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; pemerataan infrastruktur dasar disertai mitigasi bencana berbasis riset; serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi lokal.
Selain aspek sosial dan pemerintahan, Indah juga menyoroti pentingnya optimalisasi potensi ekonomi lokal. Ia mendorong peran aktif akademisi untuk mendukung penetapan Produk Unggulan Daerah (PUD) sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014, agar pengembangan ekonomi Lumajang memiliki arah yang jelas, terukur, dan berbasis data.
“Lumajang membutuhkan riset yang aplikatif agar pengembangan potensi daerah memiliki nilai tambah ekonomi dan membuka peluang kesejahteraan yang lebih luas,” ujarnya.
Isu ketahanan pangan, kerawanan sosial, serta penguatan sumber daya manusia turut menjadi perhatian dalam agenda pembangunan daerah. Bupati menekankan kebijakan publik perlu dilandaskan pada data dan kajian akademik agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.
Menutup sambutannya, Indah mengajak akademisi FPTS Lumajang menjadikan isu-isu strategis daerah sebagai objek penelitian dan pengabdian masyarakat. Hasil riset diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data (evidence based policy) yang aplikatif dan kontekstual bagi Lumajang.
“Dengan sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi, kami optimistis Lumajang dapat membangun kebijakan yang lebih kuat, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Indah.
