Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau merespons keluhan masyarakat di wilayah pinggiran yang kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Pemprov memperkuat koordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi kendala di lapangan.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau, Ismon, menjelaskan bahwa hambatan tersebut salah satunya dipicu perubahan mekanisme pembelian BBM bersubsidi. Jika sebelumnya petani, nelayan, usaha mikro, dan layanan umum dapat menggunakan surat rekomendasi kepala desa, kini pembelian harus melalui aplikasi XStar.
“Pembelian BBM bersubsidi bagi petani, nelayan, usaha mikro, dan layanan umum tidak lagi menggunakan surat rekomendasi kepala desa. Saat ini harus menggunakan aplikasi XStar,” ujar Ismon di Pekanbaru, Kamis (23/4/2026).
Menurut Ismon, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran melalui sistem digital. Karena itu, Pemprov Riau bersama instansi terkait terus melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi XStar kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan oleh dinas teknis sesuai sektor, seperti dinas perikanan untuk nelayan.
Ia menambahkan, Pertamina menargetkan penggunaan aplikasi tersebut dapat menjangkau seluruh masyarakat yang berhak hingga akhir tahun.
Terkait ketersediaan, Ismon memastikan stok BBM bersubsidi di Riau dalam kondisi aman, termasuk pasokan gas elpiji. “Stok BBM dan elpiji dilaporkan aman. Yang perlu diantisipasi adalah peralihan sebagian masyarakat dari pengguna subsidi ke nonsubsidi,” ujarnya.
Selain sosialisasi, pemerintah daerah juga memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi dengan melibatkan aparat penegak hukum. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak. “Pengawasan dilakukan bersama aparat penegak hukum agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran,” kata Ismon.
Pemprov Riau berharap digitalisasi melalui aplikasi XStar, disertai pengawasan yang lebih ketat, dapat membuat distribusi BBM bersubsidi berjalan lebih efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak.
