Manajemen Markas Pusat Komando Nasional (Komnas) Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB), sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM), mengklaim jaringan internet di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sempat dimatikan saat berlangsungnya operasi militer. Menurut mereka, situasi tersebut turut membuat warga sipil kesulitan melaporkan rangkaian peristiwa yang terjadi.
Juru Bicara Komnas TPNPB-OPM, Sebby Sambom, dalam keterangan tertulis pada Jumat (6/2), menyebut pihaknya menerima laporan dari pasukan TPNPB mengenai operasi yang disebut dilakukan “secara besar-besaran” melalui darat dan udara sejak Sabtu (31/1) hingga saat keterangan itu disampaikan.
Sebby juga menyatakan terjadi serangan bom di kampung-kampung di wilayah Kembru, termasuk pada Sabtu (31/1) di area yang disebut sebagai wilayah pengungsian. Ia menyebut Kembru merupakan tempat pengungsian masyarakat sipil yang terdampak konflik bersenjata antara TPNPB dan militer Indonesia dari Pogoma serta distrik lainnya.
Menurut Sebby, Kembru menjadi akses utama bagi pengungsi dari Pogoma menuju Bina dan Sinak untuk membeli kebutuhan makan bagi warga terdampak konflik. Ia menyebut pada Sabtu (31/1) terjadi serangan di Kampung Nilome, Kembru, Makuma, Tenoti, Kumikomo, Yigunggi, Gelegi, Aguit, dan Belaba yang kemudian memicu gelombang pengungsian.
Dalam klaimnya, Sebby mengatakan aparat keamanan Indonesia memutus jaringan internet sejak Sabtu (31/1) pukul 07.00 hingga Minggu (1/2). Ia menilai pemutusan itu membuat warga sipil tidak dapat melaporkan kejadian selama rangkaian serangan.
Selain itu, Papua Intelligence Service (PIS) TPNPB, menurut Sebby, melaporkan dari Puncak Jaya bahwa aparat keamanan Indonesia dari Pos Timobut, Puncak, melakukan operasi skala besar di seluruh wilayah Puncak. Ia menyebut sejak 22 Januari banyak warga sipil mengungsi ke Distrik Sinak di Kabupaten Puncak dan Distrik Yambi di Kabupaten Puncak Jaya untuk mencari perlindungan.
Sebby menambahkan, operasi militer yang disebut terjadi di Kembru sejak 22 Januari hingga saat ini mengakibatkan warga dari Kampung Kembru, Tenoti, Nilume, dan Makuma mengungsi ke Yambi dan Sinak. Ia juga mengklaim warga melarikan diri karena adanya penjatuhan bom melalui drone di pemukiman warga sipil dan tempat pengungsian di Kembru, sementara warga dari Kampung Abuit, Belaba, Molu, dan Aguit dilaporkan melarikan diri ke hutan.
Masih menurut Sebby, PIS TPNPB melaporkan warga yang mengungsi terpaksa meninggalkan sejumlah orang dalam kondisi sakit di wilayah pengungsian di Kembru dan memilih melarikan diri ke hutan-hutan serta ke Puncak Jaya. Ia menyebut bayi dan anak-anak digendong sambil berjalan kaki puluhan kilometer dari dalam hutan untuk mencari perlindungan. Lansia dan ibu hamil, kata dia, turut melarikan diri bersama warga lainnya sambil membawa peralatan dapur untuk memasak saat beristirahat di hutan.
Atas situasi tersebut, Sebby menyatakan Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB meminta Presiden Prabowo Subianto dan aparat keamanan Indonesia menghentikan operasi militer di pemukiman warga sipil maupun di lokasi-lokasi pengungsian di Puncak. Ia juga menyebut dampak operasi membuat warga yang sudah mengungsi di wilayah Puncak kembali berpindah ke hutan atau ke Puncak Jaya.
Dalam pernyataannya, Sebby turut menyinggung posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dan meminta jaminan hak asasi manusia bagi para pengungsi di Papua. Ia juga menegaskan, jika perang ditujukan melawan TPNPB, maka pihak keamanan diminta mendatangi langsung markas TPNPB dan tidak menjadikan warga sipil sebagai “pancingan”, karena dinilai tidak adil dan melanggar hak asasi manusia.
