JAYAPURA — Warga di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dilaporkan meninggalkan rumah dan mengungsi ke hutan sejak adanya operasi militer oleh aparat TNI dan Polri yang disebut berlangsung mulai 31 Januari 2026.
Pernyataan itu disampaikan juru bicara manajemen markas pusat komando nasional TPNPB, Sebby Sambom, pada Jumat (6/2/2026). Ia menyebut operasi dilakukan melalui jalur darat hingga udara dengan menggunakan helikopter, dan berlangsung sejak 31 Januari hingga 6 Februari 2026.
Menurut Sebby, serangan bom terjadi di kampung-kampung yang berada di wilayah Distrik Kembru. Ia juga menyatakan serangan tersebut diarahkan ke Kembru yang disebut sebagai lokasi pengungsian warga sipil yang terdampak konflik bersenjata antara TPNPB dan aparat TNI-Polri dari Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak.
Sebby menambahkan, Kembru disebut menjadi akses utama bagi pengungsi dari Pogoma menuju Distrik Bina dan Sinak untuk membeli kebutuhan makanan bagi warga terdampak konflik.
Ia merinci sejumlah kampung yang disebut diserang sejak operasi dimulai, yakni Kampung Kembru, Nilime, Tinoti, Aguit, Molu, Belaba, dan Makuma. Sebby juga mengklaim pada hari yang sama, jaringan internet diputus sehingga warga sipil tidak dapat melaporkan rangkaian peristiwa yang terjadi. Ia menyebut pemutusan internet berlangsung sejak Sabtu pukul 07.00 WIT hingga Minggu, 1 Februari 2026.
Sebby mengatakan informasi tersebut diperoleh dari laporan Papua Intelijen Service (PIS) TPNPB di Puncak pada Jumat (6/2/2026). Berdasarkan laporan itu, ia menyatakan warga sipil dari Kampung Kembru, Tenoti, Nilime, dan Makuma mengungsi ke Distrik Yambi. Sementara warga dari Kampung Abuit, Belaba, Molu, dan Aguit disebut melarikan diri ke hutan.
Dalam keterangannya, Sebby juga menyebut kondisi pengungsi memprihatinkan, termasuk adanya orang sakit, bayi, dan anak-anak di lokasi pengungsian. Ia menyatakan warga berjalan kaki puluhan kilometer untuk mencari perlindungan, termasuk lansia dan ibu hamil yang ikut mengungsi sambil membawa perlengkapan memasak.
TPNPB, melalui pernyataan Sebby, meminta Presiden Prabowo Subianto dan aparat militer menghentikan operasi militer di pemukiman warga sipil maupun di tempat-tempat pengungsian di Kabupaten Puncak. Dalam pernyataan yang sama, Sebby juga menyampaikan tantangan kepada aparat untuk melakukan “perang terbuka” dan meminta agar warga sipil tidak dijadikan sasaran.
