Managing Director WRI Indonesia Arief Wijaya memaparkan peran lembaga riset independen dalam mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Paparan itu disampaikan dalam Pertemuan Gubernur se-Tanah Papua bertema “Kolaborasi untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua” yang digelar di Swiss-Belhotel Manokwari, Kamis (12/2/2026).
Arief menjelaskan, WRI Indonesia merupakan lembaga penelitian dan kajian independen nirlaba yang berfokus pada pembangunan sosial-ekonomi yang adil, rendah emisi, dan berkelanjutan. WRI Indonesia berafiliasi dengan World Resources Institute (WRI) global serta menerjemahkan data dan riset ilmiah menjadi solusi praktis di bidang iklim, kehutanan, energi, perkotaan, dan kelautan.
WRI Indonesia berdiri sejak 2015 dan mulai aktif bekerja di Tanah Papua sejak 2017. Saat ini, WRI Indonesia memiliki dua kantor operasional di Papua, masing-masing di Manokwari dan Jayapura.
Menurut Arief, WRI Indonesia bekerja pada tujuh isu strategis, yakni sistem pangan, kehutanan, sektor perairan dan kelautan, perkotaan dan transportasi, transisi energi, serta perubahan iklim. Seluruh riset tersebut diarahkan untuk mendukung formulasi kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Kami mendukung proses perumusan kebijakan berbasis data dan sains, serta bekerja sama dengan pemerintah, sektor usaha, lembaga masyarakat, dan komunitas lokal untuk mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” ujar Arief.
Ia menyampaikan, keterlibatan WRI Indonesia dalam forum gubernur se-Tanah Papua merupakan bagian dari komitmen sebagai mitra pembangunan untuk memperkuat sinergi lintas pihak.
Arief menilai Tanah Papua memiliki potensi besar untuk tumbuh secara ekonomi sekaligus menjaga ketahanan iklim dan kelestarian lingkungan yang menjadi kekuatan utama kawasan tersebut. Karena itu, pendekatan pembangunan dinilai perlu menempatkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi secara seimbang.
Dalam konteks itu, WRI Indonesia juga menekankan pentingnya pengakuan dan penguatan peran masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam. Menurutnya, rekognisi masyarakat adat menjadi faktor penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Arief menegaskan kesiapan WRI Indonesia untuk melanjutkan dan memperluas kemitraan pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun provinsi lain di Tanah Papua melalui dukungan riset, analisis kebijakan, dan penguatan kapasitas.
“Kami siap melanjutkan kerja sama sebagai mitra pembangunan di Papua Barat dan provinsi lain di Tanah Papua, melalui pendekatan ilmiah, kolaboratif, dan berbasis data,” katanya.
Pertemuan Gubernur se-Tanah Papua tersebut merupakan bagian dari rangkaian simposium internasional dan konferensi solusi iklim berbasis alam. Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah, peneliti, mitra pembangunan, serta peserta nasional dan internasional.
