Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menginisiasi penguatan keterhubungan riset dan inovasi dengan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional serta mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih produktif.
Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN, Boediastoeti Ontowirjo, menekankan bahwa tantangan ekonomi tidak semata mengejar angka pertumbuhan. Menurutnya, pertumbuhan perlu diterjemahkan menjadi pekerjaan yang produktif, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Isu tersebut turut dibahas dalam forum Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta.
BRIN menilai keterhubungan riset dengan pasar kerja menjadi semakin penting karena perubahan teknologi dan pola industri berlangsung cepat, sementara kesiapan tenaga kerja dan institusi pendidikan dinilai belum sepenuhnya adaptif. Karena itu, BRIN berupaya memastikan agenda riset nasional dapat menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Dalam strategi yang dikembangkan, BRIN mendorong riset berorientasi misi (mission-oriented research). Boediastoeti menjelaskan, pendekatan ini menjadikan sinyal dari pasar tenaga kerja serta peta jalan industri sebagai dasar penetapan agenda riset nasional, sehingga riset memiliki tujuan yang jelas dan relevan dengan kebutuhan industri.
Ia juga menegaskan riset dan inovasi tidak berhenti pada akumulasi pengetahuan, melainkan harus berdampak pada peningkatan produktivitas di tingkat perusahaan dan mendukung transformasi struktur ekonomi. “Riset harus menjadi mesin transformasi struktural, bukan hanya menghasilkan publikasi,” kata Boediastoeti.
Untuk mempercepat hilirisasi hasil riset ke sektor riil, BRIN menyiapkan penguatan kolaborasi yang melibatkan peneliti, industri, dan investor melalui pengembangan pusat inovasi nasional. Inisiatif tersebut ditujukan untuk menjembatani kesenjangan antara penemuan ilmiah dan penerapannya di dunia usaha, sekaligus mempercepat adopsi inovasi oleh industri.
Selain kolaborasi, BRIN menyoroti pentingnya integrasi peramalan kebutuhan keterampilan (skill forecasting) ke dalam ekosistem riset dan pengembangan sumber daya manusia. Langkah ini diarahkan agar pasokan tenaga kerja selaras dengan arah pembangunan ekonomi.
Dari sisi pelaku usaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai keterhubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kerja masih menjadi tantangan struktural ketenagakerjaan. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyebut, pada 2025 Indonesia diproyeksikan masih memiliki sekitar 7,5 juta penganggur, disertai sekitar 19 juta pekerja tanpa upah dan 31 juta pekerja mandiri dalam kondisi rentan.
Apindo juga mencatat, dalam satu dekade terakhir perekonomian Indonesia rata-rata menyerap sekitar dua hingga 4,5 juta tenaga kerja per tahun. Sementara tekanan dari angkatan kerja baru dan pengangguran yang sudah ada mencapai sembilan hingga 12 juta orang per tahun, sehingga memunculkan kesenjangan yang menuntut intervensi kebijakan yang kuat.
Kondisi tersebut mempertegas urgensi peningkatan kualitas pertumbuhan melalui penguatan industri produktif, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta dukungan riset dan inovasi yang lebih terarah. BRIN menilai sinergi antara riset, dunia usaha, dan kebijakan publik menjadi kunci agar pertumbuhan ke depan tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.
