Polres Pangandaran mencatat ribuan korban aplikasi MBA yang telah melapor dan terdata hingga saat ini. Para pelapor tidak hanya berasal dari wilayah Pangandaran, tetapi juga dari sejumlah daerah lain, seperti Banjarsari Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, hingga Jakarta.
Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari mengatakan, kepolisian masih terus melakukan pendataan terhadap korban yang melapor. Selain itu, polisi juga mengklasifikasikan besaran kerugian yang dialami masing-masing korban.
Menurut Kapolres, langkah pendataan tersebut merupakan bagian dari proses awal penanganan perkara untuk memperoleh gambaran utuh terkait dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan aplikasi MBA.
Sejalan dengan itu, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pangandaran akan meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
Dalam perkembangannya, Polres Pangandaran juga berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat, khususnya unit Financial Monitoring and Development (Fismondev).
AKBP Ikrar menyebut, pihak Fismondev Ditreskrimsus Polda Jabar direncanakan akan meminta keterangan terhadap anggota-anggota aplikasi MBA yang berada di wilayah Pangandaran guna mendalami kasus tersebut.
Kasus aplikasi MBA mencuat setelah banyak anggota mengeluhkan kendala penarikan dana dari aplikasi tersebut. Hingga kini, kepolisian menyatakan masih melakukan pengumpulan data dan pendalaman untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
Kapolres mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran investasi berbasis aplikasi serta memastikan legalitasnya sebelum bergabung. Warga juga diminta segera melapor ke kepolisian apabila merasa dirugikan.
