Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat upaya pengendalian inflasi dengan memaksimalkan sistem berbasis online melalui website Silakniki. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan platform tersebut, Pemkab Lobar menggelar kegiatan peningkatan kapasitas (capacity building) bagi perangkat daerah.
Kegiatan bertema “Optimalisasi Web Silakniki dan Tata Cara Penyusunan Laporan Triwulan TPID” yang berlangsung pada Rabu (22/4/2026) ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan perangkat daerah dalam pengelolaan data serta penyusunan laporan TPID yang akurat, terstruktur, dan tepat waktu. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas inflasi di daerah.
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Hj. Damayanti Widyaningrum, yang mewakili Bupati Lombok Barat dalam sambutan, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Ia menyebut peran TPID strategis dalam memastikan inflasi tetap terkendali.
“Pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi yang kuat antar perangkat daerah, sehingga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan dapat terus terjaga,” ujarnya.
Dalam sesi materi, peserta mendapatkan paparan yang dibagi dalam beberapa bagian. Pada sesi pertama, Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Barat, Abubakar, menyampaikan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pendekatan tersebut disebut sebagai kunci menjaga stabilitas inflasi sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.
Sesi kedua menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, Siti Rahma, yang memaparkan panduan strategis evaluasi kinerja TPID Tahun 2025. Materi meliputi mekanisme penilaian, kriteria evaluasi, serta strategi menuju TPID berprestasi. Ia menekankan keberhasilan TPID ditentukan oleh efektivitas implementasi strategi 4K serta tata kelola daerah yang terintegrasi dan berbasis data.
Pada sesi ketiga, Kepala Bidang Pemerintahan Digital Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, menjelaskan aspek teknis penyusunan laporan triwulan TPID serta proses penginputan data melalui Web Silakniki. Peserta dibekali panduan mengenai standar pelaporan, ketepatan waktu, dan konsistensi data yang menjadi bagian dari indikator evaluasi kinerja TPID.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para peserta memanfaatkan forum tersebut untuk memperdalam pemahaman terkait implementasi strategi pengendalian inflasi serta penggunaan sistem pelaporan berbasis digital.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Lobar berharap perangkat daerah dapat meningkatkan kualitas pelaporan, memperkuat sinergi antarinstansi, serta mendorong kinerja TPID yang unggul dan berprestasi.
