Pemerintah Rusia resmi memerintahkan pemblokiran aplikasi pesan instan WhatsApp. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah Moskow untuk memperketat kontrol terhadap platform digital asing sekaligus mendorong masyarakat beralih ke aplikasi buatan dalam negeri bernama Max.
Dampaknya dinilai besar karena WhatsApp, yang dimiliki Meta, sebelumnya termasuk aplikasi pesan paling populer di Rusia dengan jumlah pengguna dilaporkan melampaui 100 juta. Pemblokiran tersebut menandai babak baru kebijakan digital Kremlin yang semakin membatasi ruang gerak platform teknologi global.
Kremlin menyatakan pemblokiran dilakukan karena WhatsApp dinilai tidak mematuhi regulasi Rusia, terutama terkait aturan penyimpanan data pengguna lokal di dalam wilayah negara. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan keputusan itu diambil karena Meta tidak bersedia mematuhi norma dan ketentuan hukum Rusia.
Peskov menambahkan Meta masih memiliki peluang untuk kembali beroperasi apabila bersedia mematuhi hukum dan membuka dialog dengan otoritas Rusia. Selain itu, otoritas setempat juga mengklaim WhatsApp kerap dimanfaatkan untuk penipuan dan pemerasan terhadap warga, yang disebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong perpindahan ke aplikasi pesan nasional.
WhatsApp mengkritik kebijakan tersebut. Dalam pernyataan resminya, perusahaan menyebut upaya mengisolasi lebih dari 100 juta pengguna dari komunikasi yang pribadi dan aman merupakan langkah mundur dan dinilai hanya akan mengurangi keamanan masyarakat di Rusia.
Seiring pemblokiran WhatsApp, pemerintah Rusia semakin gencar mempromosikan Max sebagai alternatif resmi. Aplikasi ini dikembangkan sebagai platform komunikasi nasional yang diklaim lebih selaras dengan regulasi dalam negeri. Max disebut memiliki konsep serupa dengan WeChat di Tiongkok dan dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik serta fitur digital lainnya.
Sejak 2025, pemerintah Rusia dilaporkan mewajibkan pemasangan Max di semua perangkat baru yang dijual di dalam negeri. Sejumlah laporan juga menyebut adanya dorongan, bahkan kewajiban, bagi pegawai sektor publik, guru, dan pelajar untuk menggunakan platform tersebut.
Pembatasan tidak hanya menyasar WhatsApp. Regulator internet Rusia, Roskomnadzor, juga dilaporkan membatasi akses terhadap Telegram, aplikasi yang sangat populer di Rusia dan digunakan luas, termasuk untuk komunikasi publik dan militer. Kebijakan terhadap Telegram memicu kritik, termasuk dari sejumlah blogger pro-pemerintah yang menilai pembatasan itu menghambat komunikasi penting.
Sejak konflik Ukraina meningkat pada 2022, Rusia mempercepat pengembangan infrastruktur internet domestik. Pemerintah secara bertahap membangun sistem yang memungkinkan kontrol lebih besar atas lalu lintas data dan platform digital. Instagram dan Facebook lebih dulu diblokir setelah Meta ditetapkan sebagai organisasi ekstremis oleh otoritas setempat. Sejumlah situs global juga dilaporkan dihapus dari sistem direktori domain nasional sehingga hanya dapat diakses dengan VPN.
Serangkaian kebijakan ini mempertegas arah Rusia dalam membangun ekosistem internet yang lebih tertutup dan terkontrol. Namun, pengalaman di negara lain menunjukkan warga kerap mencari cara untuk mengakses platform yang dibatasi, termasuk melalui VPN dan teknologi alternatif. Di sisi lain, kemungkinan WhatsApp membuka dialog dengan otoritas Rusia tetap menjadi faktor yang dapat memengaruhi apakah layanan itu bisa kembali beroperasi di negara tersebut.
