Pemerintah Rusia dilaporkan membatasi akses ke sejumlah platform populer, termasuk YouTube, Telegram, dan WhatsApp, dalam tiga hari terakhir hingga Jumat (13/2/2026). Langkah ini disebut terkait upaya Moskow mendorong penggunaan aplikasi alternatif yang dikendalikan negara, MAX.
Sejumlah ahli keamanan siber menilai pembatasan tersebut kemungkinan dilakukan melalui kombinasi pemblokiran Domain Name System (DNS) nasional dan penerapan teknologi Deep Packet Inspection (DPI). DNS kerap dianalogikan sebagai “buku telepon internet” karena berfungsi menghubungkan peramban pengguna ke situs yang dituju. Dengan menghapus atau mengalihkan nama domain, sistem tidak dapat menjangkau alamat IP yang diperlukan, sehingga pengguna terdorong menggunakan cara lain seperti mem-bypass DNS resolver melalui VPN.
Peneliti keamanan siber Łukasz Olejnik menulis di platform X bahwa Roskomnadzor—otoritas pengawas media Rusia—diduga memakai pendekatan ini karena “tidak memiliki kapasitas untuk membatasi Telegram, YouTube, dan WhatsApp secara bersamaan.” Karena itu, menurutnya, otoritas “sepenuhnya memblokir target yang lebih mudah dengan menghapusnya dari DNS.”
Sementara itu, pengacara siber Rusia sekaligus pakar RKS Global, Sarkis Darbinyan, mengingatkan bahwa manipulasi DNS yang relatif mudah dilewati hanyalah salah satu alat Roskomnadzor. Ia juga menyoroti penggunaan peralatan “TSPU” (Technical Measures for Countering Threats) yang memanfaatkan DPI. Dengan DPI, otoritas dapat memperoleh gambaran lebih rinci atas aktivitas penjelajahan pengguna dan melakukan penyensoran secara selektif dengan menjatuhkan paket data yang ditujukan ke layanan tertentu.
Menurut Darbinyan, meski VPN dapat melewati pemblokiran berbasis DPI, pihak berwenang semakin menargetkan alat anti-sensor tersebut.
Darbinyan menyebut gelombang pembatasan terbaru ini “dapat diprediksi” karena pihak berwenang mengejar “penutupan progresif semua platform di luar kendali Kremlin.” Ia menilai proses itu akan berjalan “perlahan tapi pasti” hingga platform-platform tersebut sepenuhnya diblokir. Namun, ia mengakui waktu pengetatan terhadap Telegram menjadi hal yang meleset dari perkiraan para ahli, yang sebelumnya tidak mengantisipasi larangan penuh setidaknya dalam enam bulan.
Telegram, yang disebut menjadi layanan pertama yang dibatasi pada pekan ini, dinilai bukan sekadar aplikasi pesan. Platform itu juga dipakai sebagai saluran distribusi propaganda oleh Kremlin dan blogger pro-perang. Pembatasan terhadap Telegram disebut memicu kontroversi internal dan bahkan menuai kritik dari kalangan tentara Rusia.
Darbinyan menambahkan, pembatasan Telegram terjadi pada hari yang sama ketika VK mengumumkan peluncuran fitur “saluran pribadi” di MAX. MAX digambarkan sebagai “super-app” yang dikendalikan negara dan dimodelkan seperti WeChat di China. Aplikasi yang dikembangkan VK ini kini dilaporkan wajib pra-instal di setiap ponsel pintar dan tablet yang dijual di Rusia. MAX mengintegrasikan layanan pesan dengan layanan pemerintah dan perbankan, meski para ahli memperingatkan adanya “potensi pengawasan yang sangat besar.”
Para pemantau lanskap digital Rusia memperkirakan sensor akan semakin intensif dalam beberapa bulan ke depan. Pemblokiran situs web diperkirakan meluas ke lebih banyak layanan seiring upaya otoritas memperketat kontrol menjelang pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada September.
Seperti dihimpun Mureks, Rusia juga disebut memasuki fase baru yang lebih agresif dalam upaya melawan VPN. Roskomnadzor dilaporkan akan mengalokasikan 2,27 miliar rubel (sekitar US$29 juta) untuk mengembangkan sistem penyaringan bertenaga AI, yang ditujukan untuk mengotomatiskan deteksi dan pemblokiran konten terlarang serta koneksi VPN terenkripsi.
Darbinyan menilai langkah tersebut baru permulaan dari konsolidasi internet nasional. Ia memperkirakan layanan apa pun yang “tidak menyimpan data pengguna secara lokal, dan tidak bekerja sama dengan layanan keamanan Rusia” berpotensi diblokir dalam beberapa tahun ke depan.
