Gelombang penghapusan aplikasi TikTok dilaporkan terjadi secara masif di Amerika Serikat setelah platform tersebut memberlakukan kebijakan layanan terbaru. Sejumlah pengguna menyatakan kecewa terhadap perubahan ketentuan yang dinilai berpotensi mengancam privasi data pribadi dan keamanan digital.
Data lembaga riset pasar Sensor Tower menunjukkan rata-rata harian pengguna di AS yang menghapus aplikasi TikTok meningkat hingga 150 persen. Lonjakan itu tercatat selama lima hari sejak kebijakan baru mulai diberlakukan, dibandingkan dengan periode tiga bulan sebelumnya.
Di media sosial Threads, aksi hapus akun ramai disuarakan. Sejumlah pengguna menyatakan ketidaknyamanan terhadap entitas baru yang kini mengelola operasional TikTok di Amerika Serikat.
Perubahan kebijakan ini berkaitan dengan pembentukan entitas bernama TikTok USDS Joint Venture LLC. Pembentukan entitas tersebut disebut dilakukan untuk mematuhi Perintah Eksekutif yang ditandatangani Donald Trump pada September 2025.
Dalam pembaruan yang dirilis pada 23 Januari, TikTok menjelaskan entitas baru itu dibentuk agar lebih dari 200 juta warga dan 7,5 juta pelaku bisnis di AS tetap dapat mengakses aplikasi. TikTok juga menyatakan operasional perusahaan berada di bawah pengawasan ketat yang mencakup perlindungan data pengguna AS secara menyeluruh, peningkatan keamanan algoritma dan moderasi konten, serta jaminan perangkat lunak melalui langkah-langkah keamanan siber.
Namun, sebagian pengguna melaporkan pembaruan ketentuan layanan (terms of service) muncul secara otomatis tanpa opsi untuk menolak. Pengguna disebut hanya diberikan pilihan untuk menyetujui aturan baru atau berhenti menggunakan aplikasi sepenuhnya.
Kekhawatiran utama pengguna mengarah pada rincian aturan privasi terbaru yang dinilai memungkinkan TikTok mengumpulkan lebih banyak data sensitif. Dalam ketentuan baru, TikTok disebut dapat mengakses informasi yang mencakup lokasi presisi maupun perkiraan melalui layanan lokasi, status kewarganegaraan pengguna, serta orientasi seksual dan identitas gender.
Perubahan ini memicu reaksi negatif karena pada aturan sebelumnya TikTok menyatakan tidak mengumpulkan data lokasi maupun informasi sensitif lainnya. Sejumlah pengguna menilai pembaruan tersebut sebagai kemunduran dalam transparansi perlindungan data pribadi.
Informasi mengenai perubahan kebijakan dan reaksi pengguna ini dihimpun berdasarkan laporan resmi TikTok serta pemantauan aktivitas media sosial yang dirilis pada Februari 2026.
