Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan pemasangan 1.000 titik akses internet broadband tetap tambahan, termasuk melalui program Kampung Internet, sebagai bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah perdesaan.

Kepala Tim Percepatan Infrastruktur Broadband Tetap kementerian, Singgih Yuniawan, mengatakan pemasangan baru tersebut melanjutkan pembangunan 1.282 titik akses yang ditargetkan rampung pada 2025. Dengan tambahan itu, total titik akses yang direncanakan mencapai 2.282.

Pernyataan tersebut disampaikan Singgih saat kunjungan ke Desa Setanggor, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada Rabu, 22 April 2026.

Perluasan titik akses Kampung Internet akan difokuskan pada daerah yang masih terbatas jangkauan serat optiknya. Wilayah sasaran yang disebut antara lain Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kabupaten Kupang, Maluku Utara, dan Gorontalo.

Sementara itu, rencana untuk Kalimantan Barat masih berada pada tahap penjajakan. Singgih menjelaskan, penentuan lokasi dilakukan melalui pemetaan wilayah yang belum memiliki jaringan serat optik, sekaligus mempertimbangkan usulan dari pemerintah daerah serta kementerian terkait.

Untuk memastikan ketepatan sasaran, kementerian mencocokkan usulan tersebut dengan basis data tingkat desa guna memverifikasi apakah akses serat optik memang belum tersedia. Jika akses dinilai tidak ada, kementerian melakukan survei, mulai dari kajian berbasis dokumen hingga survei lapangan.

Apabila suatu wilayah dinyatakan memenuhi kriteria, kementerian akan berkoordinasi dengan asosiasi industri, seperti Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), untuk mengidentifikasi penyedia layanan yang bersedia masuk ke wilayah sasaran. Pemerintah juga menyiapkan skema insentif untuk mendorong partisipasi.

Dalam skema program tersebut, penyedia layanan internet akan memperoleh insentif pada tahun pertama untuk membantu pembangunan jaringan, sebelum kemudian beroperasi secara mandiri. Singgih menyebut operator cenderung enggan masuk ke suatu wilayah tanpa kepastian pelanggan, sehingga pemerintah berupaya menarik minat mereka.