Maraknya hoaks kesehatan di ruang digital dinilai menjadi tantangan serius di tengah derasnya arus informasi yang dikonsumsi masyarakat. Konten kesehatan yang viral tanpa kejelasan sumber berisiko menyesatkan publik dan dapat berdampak langsung pada keputusan terkait kesehatan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria mengatakan hoaks kesehatan termasuk yang paling serius di ruang digital karena dampaknya luas. “Selain hoaks politik itu, yang kedua hoaks kesehatan saya kira yang paling viral. Karena kesehatan concern semua orang,” ujarnya dalam audiensi bersama Kementerian Kesehatan dan Risk Communication and Community Engagement (RCCE) di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).
Nezar menjelaskan, pendekatan konvensional seperti patroli siber dan mekanisme aduan konten dinilai tidak lagi memadai untuk mengimbangi besarnya volume konten kesehatan di internet. “Untuk mendeteksi hoaks kesehatan dengan jumlah konten yang mungkin ada puluhan ribu atau mungkin juga bisa ratusan ribu, ini agak sulit menggunakan metode biasa,” ungkapnya.
Sebagai respons, Komdigi mendorong pendekatan dari hulu dengan melibatkan platform digital dalam pengelolaan konten kesehatan. Salah satu opsi yang dibahas adalah pemberian keterangan pada konten untuk membantu publik memahami sumber informasi yang mereka konsumsi.
“Di hulunya itu dengan kita membuat kesepakatan bersama dengan platform untuk melakukan semacam verifikasi akun yang legitimate, untuk membuat konten-konten kesehatan,” kata Nezar. Ia menegaskan, langkah ini bukan untuk membatasi masyarakat dalam berbagi informasi, melainkan memberi konteks agar publik dapat menilai kredibilitas konten.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui apakah suatu informasi disampaikan oleh tenaga kesehatan berlisensi atau bukan. “Sekarang yang mengaku dokter banyak. Siapa yang validasi dia dokter?” ujarnya.
Nezar juga menilai perlunya dasar kebijakan yang lebih kuat melalui kerja sama lintas kementerian. Ia mengusulkan adanya nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Komunikasi dan Digital dengan Menteri Kesehatan agar pengaturan dan tindak lanjutnya lebih jelas. “Supaya lebih enak nanti pengaturannya dan juga follow-up-nya, kita usulkan ada MoU antar-menteri Menkomdigi dengan Menkes,” ucapnya.
Ia menambahkan, pendekatan pencegahan ini akan berjalan berdampingan dengan mekanisme penanganan konten berbahaya yang sudah ada. Meski demikian, Nezar menekankan langkah pencegahan tetap menjadi kunci utama untuk menekan penyebaran hoaks kesehatan.
