Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung melalui Biro Perencanaan dan Organisasi meluncurkan aplikasi BATARA (Budgeting and Planning Application for Transparency, Accuracy, and Resource Alignment) pada Jumat (17/10) di Jakarta. Peluncuran ini dihadiri Kepala BUA Mahkamah Agung Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., perwakilan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, pejabat pratama di lingkungan Mahkamah Agung, serta sekretaris pengadilan tingkat banding dan pertama yang mengikuti secara daring.
Sobandi menyatakan peluncuran BATARA menjadi simbol transformasi tata kelola peradilan menuju sistem yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Aplikasi tersebut mengintegrasikan aspek perencanaan, penganggaran, aset, dan data kepegawaian dalam satu sistem.
Menurutnya, integrasi ini mendorong perubahan cara kerja, dari proses manual ke digital, dari pendekatan sektoral ke kolaboratif, serta dari data yang tersebar menjadi ekosistem informasi yang lebih utuh.
Mahkamah Agung berharap BATARA dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Inisiatif ini juga disebut sejalan dengan komitmen BUA Mahkamah Agung dalam membangun tata kelola yang bersih dan berintegritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Sobandi menilai aplikasi tersebut dapat membuat proses perencanaan dan penganggaran lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran, sehingga keputusan serta alokasi sumber daya dapat berbasis data yang valid dan terintegrasi.
BATARA merupakan proyek perubahan yang digagas Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung H. Sahwan, S.H., M.H. dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II. Aplikasi ini mengusung semangat “Satu Data, Satu Arah”, yang dimaknai sebagai pengolahan informasi perencanaan dan penganggaran dari sumber yang sama, valid, dan terstandar, dengan tujuan bersama meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.
Sahwan menegaskan inovasi tersebut tidak hanya terkait integrasi teknis sistem, tetapi juga upaya membangun budaya data dan kolaborasi yang baru dalam organisasi. Ia menyebut integrasi diharapkan mendorong transformasi kerja dari manual ke digital dan dari sektoral ke kolaboratif, dengan data yang terhimpun dalam satu ekosistem informasi.
