Jakarta — Pelaku usaha telekomunikasi meminta pemerintah mengurai sejumlah persoalan di daerah yang dinilai dapat menghambat pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Kendala yang disoroti mencakup regulasi berlapis, besaran biaya retribusi, hingga tingginya biaya sewa lahan di sejumlah wilayah.
Wakil Ketua Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Fariz Azhar Harahap mengatakan, terdapat 12 daerah di Indonesia yang menerapkan biaya sewa cukup tinggi untuk pemasangan kabel fiber optic. Menurutnya, sebagian besar daerah tersebut berada di wilayah Jawa Timur.
Fariz mencontohkan Surabaya, di mana nilai sewa disebut disamakan dengan nilai dasar komersial setempat. Ia menyebut perhitungan tersebut disetarakan dengan biaya sewa untuk area pembangunan ATM, meski infrastruktur fiber optic berada di bawah tanah.
“Di Surabaya misalnya, nilai sewanya disamakan dengan nilai dasar komersil di sana. Contohnya untuk biaya sewa area pembangunan ATM, padahal infrastruktur fiber optik kita ada di bawah tanah, yang sebenarnya di atasnya masih bisa digunakan untuk kegiatan lain,” ujar Fariz dalam acara Morning Tech di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
