Pemerintah Indonesia menargetkan konektivitas internet untuk 2.500 desa yang selama ini belum memiliki akses hingga akhir 2026. Target tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, pada Desember 2025 sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan digital yang lebih inklusif.
Pemerintah menilai akses internet di wilayah desa bukan sekadar sarana komunikasi, melainkan fondasi untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, layanan publik, serta membuka peluang ekonomi digital. Setelah fase pembangunan infrastruktur digital skala besar pada 2023–2024, fokus kebijakan kini diarahkan untuk mempersempit kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Namun, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan target tersebut. Berdasarkan data resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sekitar 2.333 desa di Indonesia masih belum terkoneksi internet. Dari jumlah itu, sekitar 2.017 desa disebut belum memperoleh layanan 4G, sementara ratusan desa lainnya secara administratif belum memiliki jaringan yang dinilai layak.
Data tersebut menunjukkan bahwa meski penetrasi internet nasional sudah cukup tinggi, masih ada wilayah pedesaan yang belum merasakan manfaat akses digital. Komdigi juga mencatat sekitar 60 juta warga Indonesia belum terkoneksi internet, yang menegaskan bahwa ketimpangan akses tidak hanya terkait infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan kesenjangan sosial ekonomi dan peluang digital.
Dalam analisisnya, disparitas digital antarwilayah dinilai masih tinggi, terutama di desa terpencil. Kondisi ini memengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, informasi, dan kesempatan ekonomi. Karena itu, strategi pemerataan digital dinilai perlu tepat sasaran agar berdampak nyata bagi warga desa.
Komdigi menyebut upaya percepatan dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Desa, untuk memetakan desa-desa yang paling membutuhkan akses internet. Salah satu program yang berjalan adalah “Kampung Internet 2025”, yang disebut telah membuka akses broadband untuk 1.194 titik desa di lima provinsi, termasuk pembangunan jaringan kabel optik guna memperkuat kualitas layanan digital bagi pendidikan, UMKM, dan layanan desa.
Salah satu contoh implementasi program tersebut disebut terjadi di Desa Temon, Kulon Progo. Desa ini sebelumnya masuk kategori blank spot digital. Setelah program “Kampung Internet”, Desa Temon dilaporkan memiliki akses internet broadband di 15 titik utama, termasuk sekolah, balai desa, dan pusat UMKM.
Di desa tersebut, pelajar dan guru mulai memanfaatkan pembelajaran daring. UMKM lokal seperti kerajinan batik dan pangan olahan juga disebut dapat memasarkan produk secara online, dengan peningkatan pendapatan 30–50%. Selain itu, layanan publik desa, seperti administrasi kependudukan, dilaporkan dapat diakses secara digital sehingga warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh.
Pemerintah menekankan bahwa target konektivitas desa merupakan bagian dari komitmen untuk memperkecil disparitas digital. Dengan akses internet yang memadai, pelajar dapat menjangkau sumber belajar yang lebih luas, UMKM bisa memperluas pasar, dan layanan publik di tingkat desa dapat menjadi lebih efisien serta inklusif.
