Pemerintah Rusia membatasi akses layanan pesan instan WhatsApp dan disebut tengah berupaya memblokir aplikasi milik Meta tersebut secara penuh. Kebijakan ini berjalan bersamaan dengan dorongan kepada warga Rusia untuk beralih ke aplikasi buatan dalam negeri bernama Max, yang dirancang sebagai super-app mirip WeChat di China.
Sejak 2025, Max diwajibkan terpasang di semua perangkat baru yang dijual di Rusia. Penggunaan aplikasi itu juga diwajibkan bagi pegawai pemerintah, guru, dan siswa.
Pembatasan terhadap WhatsApp diumumkan langsung oleh WhatsApp melalui unggahan di X (Twitter) pada Kamis (12/2/2026). Dalam pernyataannya, WhatsApp menyebut pemerintah Rusia berupaya memblokir layanan mereka sepenuhnya untuk mendorong warga menggunakan Max, yang oleh WhatsApp disebut sebagai “aplikasi pengawasan” buatan negara.
WhatsApp menilai langkah tersebut sebagai kemunduran dan menyebut dampaknya dapat dirasakan oleh lebih dari 100 juta pengguna WhatsApp di Rusia. Perusahaan juga menyatakan akan terus berupaya menjaga penggunanya tetap terhubung.
Laporan Financial Times menyebut WhatsApp telah dihapus dari direktori online Roskomnadzor, badan pengawas komunikasi Rusia. Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan WhatsApp bisa kembali normal apabila Meta mematuhi hukum Rusia. Jika tidak ada kompromi, ia menyebut peluang pemulihan akses tidak ada.
Pembatasan WhatsApp disebut sebenarnya sudah dimulai sejak akhir 2025. Menjelang Natal, akses aplikasi itu mulai dibatasi pemerintah Rusia dengan alasan WhatsApp dinilai tidak patuh pada regulasi lokal.
Roskomnadzor juga menuduh WhatsApp digunakan untuk mengorganisasi aksi teror, merekrut pelaku, serta melakukan penipuan dan kejahatan lain terhadap warga Rusia.
Di sisi lain, CEO Telegram Pavel Durov pernah menilai pembatasan Telegram di Rusia sebagai strategi pemerintah untuk memaksa warga memakai aplikasi domestik demi pengawasan dan sensor politik. Ia juga menyebut strategi serupa pernah dilakukan Iran terhadap Telegram, meski banyak warga di negara tersebut tetap mencari cara untuk mengakses layanan yang dibatasi. Durov menegaskan pembatasan kebebasan warga bukan solusi yang tepat.
