Pemerintah Rusia kembali memperketat pembatasan akses terhadap aplikasi pesan singkat. Setelah sebelumnya membatasi akses Telegram dengan alasan keamanan, WhatsApp kini menghadapi tekanan serupa dan disebut tengah diupayakan untuk diblokir secara total di Rusia.
Menurut laporan BBC pada Kamis (12/2/2026), langkah tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada lebih dari 100 juta pengguna WhatsApp di Rusia. WhatsApp menyatakan bahwa kebijakan pemerintah Rusia dapat memaksa pengguna beralih ke aplikasi yang diklaim sebagai platform milik negara.
"Mencoba mengisolasi lebih dari 100 juta pengguna dari layanan komunikasi privat dan aman merupakan langkah mundur. Hal ini bisa memicu ancaman keamanan bagi warga Rusia," kata WhatsApp dalam pernyataan yang dikutip BBC. Perusahaan juga menyatakan akan melakukan upaya agar pengguna tetap dapat saling terhubung.
Hingga kini, Kremlin belum segera merespons permintaan komentar. Di sisi lain, regulator komunikasi Rusia, Roskomnadzor, disebut telah beberapa kali memperingatkan WhatsApp agar mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut. Media pemerintah Rusia, Tass, pada awal 2026 juga melaporkan bahwa WhatsApp berpotensi diblokir permanen pada tahun 2026.
Pejabat Rusia Andrei Svintsov menyebut tindakan keras tersebut dibenarkan karena Rusia telah menetapkan Meta sebagai organisasi ekstremisme. Sejak 2022, layanan Meta lain seperti Facebook dan Instagram telah diblokir di Rusia, dan masyarakat hanya dapat mengaksesnya melalui VPN.
Dalam beberapa tahun terakhir, Moskow juga meningkatkan upaya mendorong penggunaan platform komunikasi buatan pemerintah bernama Max. Aplikasi ini digambarkan mirip dengan WeChat dari China dengan konsep "superapp" yang menggabungkan layanan pesan singkat dan layanan pemerintah, namun disebut tidak menggunakan enkripsi.
Rusia menilai WhatsApp dan Telegram menolak menyimpan data pengguna Rusia di dalam negeri sebagaimana diwajibkan oleh hukum setempat. Sejak 2025, pihak berwenang mewajibkan Max terpasang secara bawaan pada seluruh perangkat baru yang dijual di Rusia. Pegawai sektor publik, guru, dan siswa juga diwajibkan menggunakan platform tersebut.
Sementara itu, CEO Telegram Pavel Durov mengatakan pembatasan terhadap layanannya dilakukan untuk mendorong masyarakat menggunakan aplikasi buatan negara yang dapat dipakai untuk pengawasan dan sensor politik. Durov juga menyinggung bahwa Iran pernah mencoba strategi serupa, yakni melarang Telegram dan mengarahkan warga ke alternatif yang dikelola negara, namun masyarakat menemukan cara untuk mengakalinya.
"Membatasi kebebasan warga bukanlah jawaban yang tepat," kata Durov.
