Pemerintah Rusia memperketat pembatasan akses terhadap layanan pesan instan WhatsApp dan membuka kemungkinan pemblokiran total aplikasi milik Meta tersebut. Kebijakan ini dikaitkan dengan upaya Moskow mengendalikan arus informasi sekaligus mendorong warga beralih ke aplikasi komunikasi buatan dalam negeri.
Salah satu aplikasi domestik yang disebut sebagai alternatif adalah “MAX”. Dalam pemberitaan yang beredar, langkah pembatasan ini juga dinilai berkaitan dengan upaya pengawasan komunikasi lokal.
WhatsApp, melalui unggahan resminya di platform X, mengonfirmasi adanya tindakan dari pemerintah Rusia. Perusahaan itu menilai pemerintah berupaya mendorong warga menggunakan aplikasi yang disebutnya sebagai “aplikasi pengawasan buatan dalam negeri”. “Hari ini pemerintah Rusia mencoba memblokir WhatsApp sepenuhnya sebagai upaya mendorong warganya beralih ke ‘aplikasi pengawasan buatan dalam negeri’,” tulis WhatsApp. Aplikasi tersebut juga menyatakan akan terus berupaya menjaga pengguna tetap terhubung di Rusia.
Menurut laporan Financial Times, WhatsApp telah dihapus dari direktori online Roskomnadzor, badan pengawas komunikasi negara di Rusia. Pembatasan ini disebut merupakan kelanjutan dari langkah yang sudah dimulai sejak akhir tahun lalu, menjelang perayaan Natal.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan pemulihan akses WhatsApp sepenuhnya bergantung pada kepatuhan Meta terhadap undang-undang Rusia. “Jika perusahaan (Meta) tetap tidak mau kompromi, bisa saya katakan, (Meta) menunjukkan ketidaksiapan dan menjalin dialog dengan pemerintah Rusia, maka tidak ada peluang (pemulihan),” kata Peskov, seperti dikutip dari Reuters.
Roskomnadzor juga menyampaikan alasan pembatasan tersebut. Menurut badan itu, WhatsApp “terus melanggar hukum Rusia” dan disebut digunakan untuk mengorganisasi serta melakukan aksi teror, merekrut pelaku, juga melakukan penipuan dan kejahatan lain terhadap warga.
Di sisi pengguna, ribuan orang di Rusia dilaporkan mengeluhkan gangguan komunikasi akibat pembatasan, terutama pada momen penting seperti Natal dan Tahun Baru. Situasi ini menegaskan adanya langkah berkelanjutan pemerintah Rusia untuk mengatur akses layanan komunikasi sekaligus mempromosikan aplikasi dalam negeri.
Selain WhatsApp, Telegram juga disebut pernah terdampak pembatasan serupa. Pemerintah Rusia menyatakan pembatasan terhadap Telegram dilakukan dengan alasan perlindungan dari kejahatan kriminal dan terorisme. Roskomnadzor menilai data pribadi tidak terlindungi dan tidak ada langkah efektif untuk menangkal penipuan atau penggunaan layanan pesan untuk tujuan kriminal dan terorisme, serta memberi sinyal pembatasan dapat dicabut jika Telegram mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku di Rusia.
