Pemerintah Rusia resmi memutus akses layanan pesan instan WhatsApp, memunculkan ketegangan baru antara Moskow dan perusahaan teknologi Barat. Keputusan tersebut diumumkan Kremlin pada Kamis, 12 Februari, dengan alasan WhatsApp dinilai tidak mematuhi regulasi nasional.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan pemblokiran telah diberlakukan. Menurutnya, WhatsApp tidak tunduk pada ketentuan hukum Rusia, termasuk kewajiban penyimpanan data pengguna di dalam negeri.
Mengutip LeMonde, langkah ini berdampak pada sekitar 100 juta pengguna di Rusia yang selama ini menggunakan WhatsApp untuk komunikasi pribadi maupun bisnis. Pemerintah mendorong masyarakat beralih ke Max, aplikasi pesan buatan dalam negeri yang diposisikan sebagai “messenger nasional”.
“Max adalah alternatif yang tersedia di pasar bagi warga,” kata Peskov.
Di sisi lain, WhatsApp yang dimiliki Meta menilai kebijakan tersebut sebagai upaya memaksa pengguna beralih ke aplikasi yang dikontrol negara. Dalam pernyataannya di platform X, WhatsApp menyebut pemerintah Rusia berupaya sepenuhnya memblokir layanan mereka demi mendorong penggunaan aplikasi milik negara.
Perusahaan itu juga mengkritik kebijakan tersebut karena dinilai mengancam komunikasi privat. WhatsApp selama ini dikenal menerapkan enkripsi end-to-end, yang membuat pesan hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima.
Sebaliknya, Max dilaporkan tidak menyediakan enkripsi setara. Aktivis hak digital menyatakan kekhawatiran bahwa kondisi ini dapat membuka peluang pengawasan lebih luas terhadap percakapan warga.
Pemblokiran WhatsApp bukan kasus pertama dalam tren pengetatan ruang digital di Rusia. Sejak konflik dengan Ukraina meningkat, pemerintah Rusia memperketat kontrol terhadap ekosistem digital. Sejumlah platform asing menghadapi tekanan, mulai dari denda, perlambatan akses, hingga ancaman pelarangan.
Pengawas internet Rusia sebelumnya juga mengumumkan rencana pembatasan bertahap terhadap Telegram dengan alasan ketidakpatuhan terhadap hukum lokal. Sejumlah pengamat menilai kebijakan tersebut mencerminkan strategi jangka panjang Kremlin untuk membangun “kedaulatan digital”, yakni memindahkan lalu lintas data dan komunikasi publik ke infrastruktur domestik yang dinilai lebih mudah diawasi negara.
Di tengah dinamika geopolitik dan perang informasi, pemblokiran WhatsApp kembali menyorot tarik-menarik antara keamanan versi negara dan kebebasan komunikasi warga. Bagi jutaan pengguna di Rusia, keputusan ini bukan sekadar isu teknologi, melainkan menyangkut ruang privat dan kebebasan berekspresi di era digital.
